Ratusan demonstran menuntut pekerjaan yang layak. Namun aksi protes tersebut justru berujung bentrokan dengan polisi dan dilaporkan sedikitnya 200 orang luka-luka. Unjuk rasa digelar pada Selasa (27/11) dan Rabu (28/11) lalu di kota Siliana, yang berada di dekat Sahara. Unjuk rasa tersebut memicu politisi sayap kiri atau oposisi mendesak PM Jebali mundur dari jabatannya.
"Dalam sistem demokrasi, kita tidak bisa memaksa pemerintah mundur. Saya tidak akan mundur atau membubarkan pemerintahan. Parlemen yang memiliki hak untuk melakukan hal itu," ujar PM Jebali dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters, Jumat (30/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam unjuk rasa lanjutan yang digelar pada Kamis (29/11) kemarin, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah para demonstran. Unjuk rasa yang terjadi pekan ini, tercatat sebagai yang terbesar pasca unjuk rasa Islamis Salafi di depan Kedubes AS di Tunis pada September lalu, yang memprotes film kontroversial 'Innocence of Muslims'.
Diketahui bahwa pemerintah Tunisia yang dipimpin Partai Islamist Ennahda yang menaungi PM Jebali, tengah berjibaku melawan krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi Eropa. Konflik antara kelompok sekuler dengan Islamis Salafi juga semakin memperburuk kondisi ekonomi negara kawasan Afrika Utara tersebut. Pekan ini, pemerintah Tunisia bahkan mendapat pinjaman Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika sebesar US$ 1 miliar untuk menutupi pengeluaran anggaran tahun 2013.
(nvc/ita)











































