Hamas: Hasil Voting di PBB Kemenangan Bagi Rakyat Palestina

Jakarta - Gerakan Hamas yang berkuasa di Gaza menyambut gembira peningkatan status Palestina sebagai "entitas pemantau" menjadi "negara pemantau non-anggota" dalam sebuah voting di Sidang Umum PBB. Hasil voting itu sama saja dengan mengakui Palestina sebagai negara. Hamas menyebut hal itu sebagai "kemenangan" bagi rakyat Palestina.

"Ini merupakan kemenangan baru menuju pembebasan Palestina dan kami mengucapkan selamat kepada diri kami sendiri," kata pejabat senior Hamas Ahmed Yussef kepada AFP, Jumat (30/11/2012).

"Kami di Hamas menganggap ini prestasi bersama yang menaburkan suka cita pada rakyat kami," tambahnya.

Kepemimpinan Hamas di Gaza sebelumnya menentang upaya peningkatan status di PBB yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Abbas merupakan pemimpin faksi Fatah, rival Hamas.

Namun setelah kepala politibiro Hamas Khaled Meshaal mengungkapkan dukungan publik terhadap upaya itu bersama pemimpin lainnya di pengasingan -- pemerintah Gaza berbalik mendukung upaya tersebut.

Pejabat Hamas di pengasingan Izzat al-Rishq, menulis di halaman Facebooknya hari ini, memuji hasil voting Sidang Umum PBB.

"Kami menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB untuk memberikan status kepada Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dan kami menganggap hal ini menjadi keuntungan bagi rakyat kami, meskipun Palestina layak mendapat lebih dari itu," tulisnya.

Di masa lalu Hamas mengkritik proposal peningkatan status Palestina dengan menganggapnya sebagai langkah sepihak, diambil oleh Abbas tanpa konsultasi dengan semua gerakan politik Palestina. Hamas juga memperingatkan bahwa proposal peningkatan status itu bisa membahayakan hak-hak rakyat Palestina sendiri.

Namun dukungan terhaadap upaya Abbas itu muncul dari pemimpin Hamas di pengasingan. Hal ini memicu spekulasi bahwa Hamas telah siap untuk melakukan diskusi rekonsiliasi kembali dengan gerakan Fatah pimpinan Abbas.

Sementara pemimpin Palestina menyatakan, prioritas utamanya setelah kemenangan di PBB adalah mencoba melanjutkan diskusi yang mandek itu, sejak kedua pihak menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo tahun lalu.


(nrl/van)