Pemerintah Prancis menggelontorkan dana sebesar 1,2 juta euro atau setara dengan Rp 14 miliar bagi oposisi Suriah. Dana tersebut merupakan bantuan darurat untuk kelompok oposisi Suriah, yang baru membentuk diri menjadi Koalisi Nasional.
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menyatakan, Prancis merupakan negara Eropa pertama yang mengakui keberadaan kelompok oposisi Suriah. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan komitmen Prancis untuk membantu Koalisi Nasional dalam melawan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Demikian seperti dilansir Press TV, Selasa (26/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menlu Fabius juga meminta agar embargo senjata yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Suriah dicabut. Hal tersebut agar Prancis bisa mengabulkan permohonan 'senjata khusus' yang diajukan oleh pemimpin oposisi Suriah.
Diketahui bahwa Angkatan Bersenjata Oposisi dan Revolusioner untuk Koalisi Nasional Suriah (SNCROF) dibentuk pada 11 November lalu. Pembentukan tentara oposisi tersebut disepakati oleh lawan politik Presiden Assad dan para pemimpin oposisi.
Mereka menilai, perlu dibentuk koalisi yang luas untuk menggulingkan Presiden Assad. Salah satunya dengan meminta dukungan pihak asing untuk menyediakan persenjataan yang canggih.
Sejak unjuk rasa menentang Presiden Assad pecah pada Maret 2011 lalu, banyak warga sipil Suriah yang tewas. Dunia internasional menyalahkan Presiden Assad yang dinilai telah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Namun pemerintah Suriah bersikeras bahwa kekacauan di Suriah dipicu oleh provokasi pihak asing di luar Suriah.
(nvc/ita)










































