Sekitar 242 anggota parlemen pun menyatakan 'misi mencari fakta' terhadap kunjungan luar negeri yang seharusnya hanya menghabiskan dana sekitar 6.500 poundsterlings (Rp 99 juta) saja. Isu ini menjadi ulasan media Inggris, The Independent, di halaman depan dengan judul "the full scale of MPs' lavish globetrotting".
Menurut The Independent, kunjungan atau yang disebut 'jalan-jalan mewah' tersebut dibiayai oleh pemerintah asing, perusahaan swasta dan kelompok tertentu. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (23/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
The Independent mengulas sejumlah anggota parlemen yang menghabiskan dana paling besar. Salah satu anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menaungi Perdana Menteri David Cameron, bahkan diketahui rutin melakukan kunjungan ke Israel dan Palestina sejak tahun 2010. Sebagian besar kunjungan tersebut dibiayai oleh kelompok pro-Israel.
Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband tercatat sebagai anggota parlemen yang menghabiskan dana paling besar kedua untuk kunjungan ke luar negeri. Sejak tahun 2010, Miliband melakukan kunjungan ke 14 negara dan menghabiskan dana sebesar 47.600 poundsterlings. Juru bicara Miliband bersikeras bahwa kunjungan-kunjungan tersebut dilakukan sesuai dengan agenda parlemen.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Barry Gardiner tercatat di posisi teratas sebagai anggota parlemen yang menghabiskan dana paling besar untuk kunjungan ke luar negeri. Sejak Mei 2010, Gardiner menghabiskan dana sebesar 52.071 poundsterlings untuk kunjungan ke luar negeri.
Total ada 73 hari yang dihabiskan Gardiner untuk agenda kunjungan ke luar negeri. Gardiner pernah berkunjung ke Rio de Janeiro dan Cape Town masing-masing sebanyak 2 kali, kemudian juga ke New York, Jepang dan China.
Organisasi tranparansi, Spinwatch, mencurigai adanya 'permainan' dalam hal ini. "Anggota parlemen memang perlu mengenal negara lain, namun daftar negara yang dikunjungi terlalu banyak dengan reputasi yang diragukan. Ini bukan permainan baru," ujar Direktur Spinwatch, Tamasin Cave.
"Sementara secara keseluruhan sangat dimungkinkan bahwa pandangan anggota parlemen tidak terpengaruh oleh keramahan yang diberikan, dengan mengikuti perjalanan yang dibayari hanya membuat integritas mereka dipertanyakan. Parlemen sudah seharusnya dilindungi dari 'noda', yang tidak bisa dibenarkan. Ketika menyentuh konflik kepentingan, semua bisa terjadi. Kesan bahwa anggota parlemen hanya ingin 'gratisan', atau bahwa posisi mereka bisa dibeli dengan tunjangan, sungguh sangat merusak citra, tidak peduli apakah hal itu benar atau tidak," demikian bunyi editorial The Independent.
(nvc/nrl)











































