Kemarahan itu dituangkan dalam resolusi parlemen setempat yang disetujui dengan suara bulat hari ini. Dalam resolusi itu disebutkan, para pejabat tinggi militer AS belum berbuat banyak untuk mengendalikan ribuan personel militer AS yang ditempatkan di Jepang.
"Insiden lain kembali terjadi. Bahkan, tingkat keparahan insiden-insiden ini meningkat," demikian bunyi resolusi tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (22/10/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam resolusi parlemen tersebut diungkapkan, lebih dari 5.700 kejahatan telah dilakukan para personel militer AS, anggota keluarga mereka ataupun pegawai-pegawai dalam waktu 40 tahun terakhir.
Dalam resolusi ini, majelis Okinawa menuntut peninjauan mendasar mengenai perjanjian Jepang-AS tentang penempatan pasukan di Okinawa. Disebutkan bahwa perjanjian "Japan-US Status of Forces Agreement" itu, membatasi otoritas para investigator Jepang untuk memperkarakan personel AS, memberikan yurisdiksi kepada militer AS. Akibatnya, memudahkan para pelaku kejahatan untuk bebas dari hukuman.
"Kami sangat muak dengan ini karena insiden-insiden seperti ini telah kerap terjadi," cetus Gubernur Okinawa Hirokazu Nakaima.
Pekan lalu, dua personel Angkatan Laut AS ditangkap atas tuduhan pemerkosaan seorang wanita di Okinawa. Kasus yang melibatkan Christopher Browning dan Skyler Dozier Walker, kedua prajurit berumur 23 tahun itu semakin memperkeruh situasi seiring dengan protes publik Okinawa akan keberadaan militer AS di pulau tersebut.
(ita/nwk)










































