Diduga Mata-mata Korut, 2 Pria Ditahan Polisi Korsel

Seoul, - Kepolisian Korea Selatan (Korsel) menahan 2 orang yang diduga mata-mata bagi Korea Utara (Korut). Kedua pria ini diduga menyalurkan informasi intelijen soal persenjataan militer Korsel kepada otoritas Korut.

Kedua pria ini diidentifikasi sebagai Lee (74) , seorang warga negara Korsel dan Kim (56) yang telah memegang kewarganegaraan Selandia Baru. Keduanya ditangkap oleh aparat Korsel pada awal Mei lalu.

Diketahui bahwa Lee pernah dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan spionase pada tahun 1972 silam. Namun dia bebas bersyarat pada tahun 1990 lalu. Menurut polisi, Lee masih tetap menjalin hubungan erat dengan otoritas Korut meski sudah pernah dihukum dalam kasus spionase.

Sedangkan Kim diketahui merupakan seorang pebisnis di Selandia Baru dan pernah terlibat praktik perdagangan dengan Korut. Demikian seperti dilansir oleh AFP, Kamis (31/5/2012).

Menurut polisi, kedua pria tersebut mengumpulkan informasi tentang persenjataan militer dan perangkat yang mampu mengganggu sinyal GPS (global positioning system) di Korsel. Keduanya juga diketahui pernah bertemu dengan seorang agen rahasia Korut pada akhir Juli tahun lalu di wilayah Dandong, yang terletak di perbatasan China-Korsel.

"Kami telah mengamankan sejumlah bukti-bukti untuk membuktikan bahwa mereka memang mengumpulkan informasi intelijen soal persenjataan militer rahasia, tapi tidak jelas apakah mereka telah menyalurkan informasi tersebut kepada agen Korut," jelas seorang penyidik kepolisian yang enggan disebut namanya.

Otoritas Korsel memang telah beberapa kali menahan orang-orang yang diduga menjadi mata-mata bagi negara komunis yang menjadi tetangganya, Korut. Spionase dikategorikan sebagai tindak pidana dan memiliki ancaman maksimal hukuman mati. Namun sejak tahun 1997, belum ada orang yang dihukum mati karena melakukan spionase di Korsel.

Kasus terbaru yakni tudingan Korsel bahwa Korut sengaja mengganggu transmisi sinyal GPS di wilayahnya. Hal ini berimbas pada terhambatnya operasional ratusan pesawat dan kapal di Korsel pada 28 April hingga 13 Mei lalu. Tindakan Korut ini, menurut Korsel, memaksa transportasi jalur udara dan air untuk menggunakan alat navigasi lainnya demi keselamatan penumpang.

Atas tuduhan tersebut, Korut terang saja membantah. Otoritas Korut menyebut tudingan tersebut terlalu mengada-ada untuk menyudutkan pihaknya. Insiden gangguan GPS ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara di Semenanjung Korea ini.


(nvc/ita)