Jual Rumah ke Yahudi, Eks Agen Intelijen Palestina Dihukum Mati

Hebron, - Seorang mantan agen intelijen Palestina dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Palestina. Vonis mati itu dijatuhkan hanya karena pria ini menjual rumahnya kepada seorang pria Yahudi.

Muhammad Abu Shahala yang bekerja untuk otoritas Palestina tersebut, akhirnya memberikan pengakuan bahwa dia menjual rumahnya di kawasan Hebron, Tepi Barat, kepada seorang pria Yahudi. Vonis mati pun dijatuhkan kepadanya. Demikian seperti dilansir Daily Mail, Selasa (24/4/2012).

Para pejabat Yahudi kini menyerukan komunitas internasional untuk terlibat guna menyelamatkan nyawa Abu Shahala. Sesuai hukum Palestina, vonis mati baru bisa dieksekusi jika telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Palestina, dalam hal ini Mahmoud Abbas.

Untuk menyelamatkan Abu Shahala dari hukuman mati, kKomunitas Yahudi di Hebron mengirimkan surat terbuka kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Perdana Menteri Israel Benjamin Netenyahu dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Surat tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan protes terhadap putusan pengadilan Palestina tersebut. Juga sebagai seruan bagi dunia internasional untuk membantu upaya penyelamatan Shahala.

"Menurut informasi dari berbagai kantor berita, Muhammad Abu Shahala, seorang mantan agen intelijen yang bekerja pada otoritas Palestina, telah dijatuhi hukuman mati, dalam persidangan yang singkat. Kejahatannya adalah: menjual properti kepada pria Yahudi di Hebron. Nampaknya sangat mengerikan jika penjualan properti dikategorikan sebagai 'kejahatan' yang bisa dihukum dengan hukuman mati," demikian seperti tertulis dalam surat terbuka tersebut.

"Fakta bahwa hukum seperti itu benar-benar ada dan menjadi sistem hukum yang diterapkan oleh otoritas Palestina, merupakan bentuk keadilan yang menyesatkan dan biadab. Praktek hukum seperti ini hanya berlaku saat zaman kegelapan," imbuh mereka.

"Ini menjadi kewajiban seluruh masyarakat internasional, untuk menolak bersama-sama aksi pembunuhan dengan hukum seperti itu, saat kejahatan tidak lebih dari penjualan properti. Bagaimana reaksi Anda jika hukum seperti itu diterapkan di AS, Inggris, Prancis, atau Swiss, melarang penjualan properti kepada kaum Yahudi?" demikian disampaikan dalam surat terbuka itu.

David Wilder dan Noam Arnon yang merupakan perwakilan dari komunitas Yahudi di Hebron, membandingkan kasus yang menimpa Shahala dengan kasus era Nazi di Jerman. Pada tahun 1938 silam, Adolf Hitler memberlakukan dekrit yang melarang pemindahan aset dari kaum Yahudi ke non-Yahudi.

(nvc/ita)