Belanda Hentikan Bantuan Pembangunan Suriname

Den Haag -

Belanda menghentikan bantuan pembangunan untuk Suriname senilai 20 juta euro. Seminggu sebelumnya Belanda juga telah menarik Dubesnya dari Paramaribo.

Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mengumumkan penghentian bantuan pembangunan kepada Suriname itu dalam rapat dengar pendapat dengan Tweede Kamer (parlemen), Rabu (11/4/2012) waktu setempat.

Bantuan pembangunan itu merupakan sisa dari paket bantuan senilai total lebih dari 3,5 miliar gulden (mata uang Belanda saat itu), yang dijanjikan Belanda kepada Suriname saat negara itu menyatakan kemerdekaannya dari Belanda pada 1975.

Menlu Rosenthal juga menyampaikan bahwa Dubes Aart Jacobi untuk sementara waktu belum akan kembali ke Paramaribo, ibukota Suriname. Kapan Dubes akan kembali ke menjalankan tugasnya akan ditentukan kemudian.

Langkah Belanda itu diambil sebagai protes menyusul diterimanya amandemen UU Amnesti negara itu, yang memungkinkan tersangka peristiwa "Pembantaian Desember", termasuk Presiden Suriname Desi Bouterse, lolos dari jeratan hukum.

Menurut Menlu Rosenthal, langkah itu juga sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan tekanan terhadap Suriname. "Kita coba dengan segala kekuatan untuk memobilisasi tekanan internasional terhadap Suriname," ujar Rosenthal.

Selain itu Menlu Rosenthal juga akan mengupayakan agar para tersangka "Pembantaian Desember" dilarang masuk ke negara-negara Schengen. Roshental telah mengontak Menteri Urusan Imigrasi dan langkah ini mendapat dukungan luas dari parlemen.

Peristiwa "Pembantaian Desember" terjadi pada 8/12/1982. Sebanyak 15 aktivis penentang rezim militer Suriname disiksa dan dieksekusi mati tanpa proses pengadilan di benteng militer peninggalan Belanda, Fort Zeelandia.

Komandan militer yang diduga memimpin aksi itu, Desi Bouterse, kini menjadi presiden Suriname. Bouterse sendiri telah membantah terlibat dalam pembantaian aktivis dari kalangan advokat, wartawan dan militer itu.

(es/es)