Suu Kyi Bertemu dengan Delegasi Pemberontak Karen

Suu Kyi Bertemu dengan Delegasi Pemberontak Karen

- detikNews
Minggu, 08 Apr 2012 17:33 WIB
Suu Kyi Bertemu dengan Delegasi Pemberontak Karen
Yangon, - Pimpinan oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan kelompok pemberontak etnis minoritas Karen. Suu Kyi mengadakan pembicaraan selama dua jam dengan delegasi dari Uni Nasional Karen (KNU) di Yangon, Myanmar, dan menjanjikan penghapusan organisasi terlarang di Myanmar.

Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tersebut, menyebut pertemuan itu sebagai peristiwa penting dalam mendorong rekonsiliasi nasional. "Tujuan NLD kesatuan demokratis sejati, kita percaya semua etnis harus dimasukkan dalam proses ini bersama," kata Suu Kyi seperti diberitakan AFP, Minggu (8/4/2012).

Myanmar menyebut kelompok pemberontak Karen, di mana pemimpinnya saat ini berada di Thailand sebagai kelompok yang ilegal. Pembicaraan Suu Kyi ini dilakukan setelah delegasi KNU bertemu dengan Presiden Thein Sein untuk pertama kalinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada pertemuan itu, Suu Kyi mengatakan akan menggunakan kedudukannya sebagai anggota parlemen untuk membantu menyelesaikan masalah etnis. Suu Kyi menambahkan, akan lebih baik jika tidak ada organisasi terlarang di Myanmar.

Seperti diketahui, pasukan bersenjata pemberontak Karen telah melancarkan pemberontakan paling lama di Myanmar. Kelompok tersebut memerangi pemerintah sejak 1949 di dekat perbatasan Thailand.

Etnis Karen merupakan salah satu etnis dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Populasi etnis Karen sekitar tujuh persen dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar.

Sementara itu, dalam pemilihan sela yang digelar Minggu, 1 April waktu setempat, partai NLD mengklaim memenangi nyaris semua kursi dari 44 kursi parlemen yang diperebutkan. Ini merupakan kali pertama bagi NLD untuk mengikuti pemilihan di Myanmar sejak tahun 1990 karena memboikot pemilihan umum pada tahun 2010.

Pemilihan sela ini diamati seksama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebabnya, pemilihan ini dianggap sebagai salah satu bukti lebih lanjut dari janji pemerintah Myanmar untuk menempuh reformasi politik.

(fiq/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads