AS Sebut Rencana Peluncuran Satelit Korut Sangat Provokatif

AS Sebut Rencana Peluncuran Satelit Korut Sangat Provokatif

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 16 Mar 2012 18:42 WIB
AS Sebut Rencana Peluncuran Satelit Korut Sangat Provokatif
Washington, - Rencana Korea Utara (Korut) yang akan meluncurkan roket pembawa satelit ke luar angkasa pada bulan depan, menuai kritikan. Amerika Serikat (AS) menyebut pengumuman peluncuran roket tersebut sangat provokatif.

"Rencana peluncuran rudal seperti ini akan menimbulkan ancaman bagi keamanan regional dan menunjukkan ketidakkonsistenan Korut, yang baru-baru ini menyatakan akan berusaha menahan diri terhadap peluncuran rudal jarak jauh," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, seperti dilansir oleh AFP, Jumat (16/3/2012).

Diketahui bahwa pengumuman peluncuran roket ini dinyatakan berselang 16 hari setelah pemimpin Korut sepakat untuk menghentikan uji coba rudal. Penghentian uji coba rudal tersebut sesuai kesepakatan dengan pemerintah AS, yang sebagai gantinya adalah bantuan pangan sebanyak 240 ribu ton dari AS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Otoritas Korut menyatakan, peluncuran satelit bernama Kwangmyongsong-3 ini dilakukan dalam rangka peringatan 100 tahun kelahiran pendiri Korut, Kim Il-Sung. Peluncuran ini akan dilakukan pada 12 dan 16 April mendatang, dari Stasiun Peluncuran Satelit Sohae yang ada di Distrik Cholsan, Provinsi North Pyongan.

Menurut Korut, satelit yang bertujuan untuk mengamati bumi tersebut akan dibawa oleh sebuah roket jarak jauh bernama Unha-3.

Namun, AS malah mengecam rencana peluncuran ini. Dicurigai bahwa peluncuran ini adalah misi uji coba rudal terselubung.

"Pengumuman Korut soal rencana peluncuran rudal merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban internasionalnya dan sangatlah provokatif. Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1718 dan 1874, sangat jelas dan tegas melarang Korut untuk melakukan peluncuran apapun yang menggunakan teknologi rudal balistik," tegas Nuland.

"Kami menyerukan kepada Korut untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami akan berkonsultasi dengan mitra internasional kami untuk langkah selanjutnya," tandasnya.

(nvc/)


Berita Terkait