KBRI di PNG Didemo 50-an Orang

Port Moresby - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby, Papua Nugini (PNG), digeruduk oleh puluhan pendemo. Aksi ini terkait dengan insiden udara antara pesawat jet milik PNG dengan pesawat tempur RI.

Seperti diberitakan Radio Australia, Senin (9/1/2012), sekitar 50 orang pendemo berkumpul di depan gerbang kantor KBRI di Port Moresby. Mereka menuntut penjelasan langsung dari KBRI soal insiden pesawat yang terjadi pada 29 November 2011 lalu tersebut.

Dua orang pendemo bahkan merantai dirinya ke pintu gerbang KBRI sejak pukul 06.00 waktu setempat, sebelum kantor kedutaan dibuka. Koordinator aksi, Michael Tataki, menyatakan pihaknya tak akan berhenti hingga ada penjelasan resmi dan juga permintaan maaf secara resmi dari Indonesia.

"Kami melakukan aksi protes, kami ingin mereka datang dan menerima petisi kami. Posisi kami sangat jelas, pertama, kami menuntut permintaan maaf. Kami pergi ke sana dan kami telah melakukan aksi kami dan lihatlah pada gerbangnya, kami merantai dua anggota kami di sana," jelas Tataki.

Tataki menegaskan, aksi unjuk rasa ini tidak didalangi oleh siapa pun, baik Perdana Menteri (PM) Peter O'Neill atau pun Wakil Perdana Menteri Belden Namah. Menurutnya, aksi ini murni inisiatif mereka karena melihat bahwa pemimpin mereka, terutama Wakil PM Belden Namah, menjadi sasaran intimidasi dalam insiden tanggal 29 November lalu.

Aksi merantai diri di gerbang kantor KBRI merupakan bentuk kekecewaan mereka. "Untuk menunjukkan rasa frustasi kami atas insiden tersebut," ucap Tataki.

Tataki menambahkan, aksi demo mereka ini bukan dimaksudkan untuk mengancam KBRI. Namun, dia menyebutnya sebagai hak untuk menyatakan pendapat mereka atas insiden pesawat tersebut.

"Kami melakukannya di negeri kami sendiri. Bagi kami, rakyat negeri ini, kami memiliki hak untuk berunjuk rasa, ini adalah hak demokratik kami," tegasnya.

Setelah kurang lebih 3 jam, para pendemo didesak oleh polisi untuk menjatuh dari kantor KBRI. Kini, gedung KBRI di Port Moresby dijaga ketat oleh sejumlah polisi. Saat aksi ini berlangung, Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu, sedang tidak berada di kantor.

Pada Jumat (6/1) lalu, Wakil PM Belden Namah menuding dua pesawat militer Indonesia melakukan intimidasi dan agresi kepada pesawat jet Falcon yang ditumpanginya bersama pejabat PNG lainnya pada 29 November 2011. Saat itu, dia sedang dalam perjalanan dari Malaysia ke PNG. Dia mengancam akan mengusir Dubes Indonesia di PNG bila dalam waktu 48 jam tidak mendapatkan penjelasan dari Indonesia.

Terhadap hal tersebut, Indonesia telah memberikan penjelasan dengan memanggil Dubes PNG Peter Ilau di Jakarta. Indonesia menjelaskan, intersepsi disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam flight clearance pesawat yang ditumpangi Belden Namah dkk pada 29 November 2011.

Menanggapi penjelasan Kemlu, PM Peter O'Neill juga telah menyampaikan tanggapan resminya melalui faks kepada Kemlu. Dalam tanggapanya, PM O'Neill merasa puas dengan penjelasan RI dan memuji respon cepat Kemlu.

Saat ini perpecahan terjadi di PNG dengan munculnya dua PM. Peter O'Neill adalah PM PNG yang didukung parlemen. Oleh Mahkamah Agung (MA) kekuasaannya dianggap tidak sah. MA menunjuk PM sebelumnya, Sir Michael Somere, menduduki jabatan itu. Kubu Sir Michael telah mengecam statemen Belden Namah dan menyebut semua pejabat perwakilan asing akan mendapat perlindungan. Sedangkan O'Neill menyebut ancaman wakilnya itu "tidak perlu".


(nvc/nrl)