Obama Tanda Tangani UU Sanksi Ekonomi Iran

Washington - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menandatangani undang-undang yang mengatur sanksi baru bagi Iran (Defense Authorization Act). Sanksi itu menargetkan Bank Sentral dan sektor finansial Iran.

Sanksi ini untuk menekan Iran atas program nuklirnya. Sanksi ini itu dimaksudkan untuk memukul sektor perminyakan Iran dan meminta perusahan asing untuk membuat keputusan antara melakukan bisnis dengan sektor finansial Iran atau kepada sektor ekonomi AS yang perkasa dan sektor finansialnya.

Seperti diberitakan AFP, Minggu (1/1/2012), bank sentral asing yang berhubungan dengan bank sentral Iran terkait transaksi minyak juga dibatasi. Hal ini memunculkan kekhawatiran rusaknya hubungan AS dengan negara-negara kunci seperti China dan Rusia yang melakukan perdagangan dengan Iran.

Obama menandatangani UU itu saat sedang berlibur di Hawaii saat sedang meningkatnya ketegangan hubungan dengan Iran yang telah mengancam akan memblokir Selat Hormuz, di mana lebih dari sepertiga kapal minyak tanker dunia melewati wilayah itu.

Gedung Putih juga mengadakan perundingan intensif dengan Kongres AS terkait syarat-syarat pelaksanaan RUU itu, yang memberikan kekhawatiran bahwa sanksi terhadap bank sentral Iran ini dapat memicu kekacauan dalam sistem keuangan global dan kenaikan harga minyak.

Awal Desember lalu, Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner menulis surat kepada Kongres mengekspresikan keprihatinannya bahwa sanksi mengisolasi Iran tersebut bisa membayakan AS dan sekutunya.

Geithner mengatakan, sekutu asing bisa membenci langkah-langkah baru Amerika Serikat dan kemungkinan memiliki 'efek sebaliknya' akibat sanksi yang awalnya untuk mengisolasi Iran itu.

Muncul kekhawatiran, sanksi terhadap bank sentral Iran bisa memaksa harga minyak tiba-tiba melambung, dan benar-benar akan memberikan rezeki besar bagi keuangan Iran.

Pihak Barat menuduh Iran berusaha mengembangkan kemampuan senjatanya di bawah kedok program penelitian nuklir. Iran membantah tuduhan itu dan mengatakan itu untuk energi sipil dan tujuan medis.

Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Iran mengatakan bahwa negara itu siap menghadapi sanksi baru terhadap sektor minyak dan bank sentral dari Barat.


(fiq/nrl)