Jaksa & Polisi Mesir Gerebek Kantor Kelompok Pro-Demokrasi dan HAM

Kairo - Jaksa dan Polisi Mesir menggerebek kantor dari 17 kelompok pro-demokrasi dan hak asasi manusia kemarin. Beberapa di antaranya didanai oleh Amerika Serikat. Penggerebekan itu terkait penyelidikan dana asing dari organisasi yang telah menjadi target tersebut.

Kelompok hak asasi, kekuatan pendorong di balik protes yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada bulan Februari, telah semakin vokal dalam mengkritik taktik kejam aparat dalam menangani kerusuhan di jalan dan menuntut penyerahan kekuasaan secepatnya kepada warga sipil.

"Jaksa penuntut umum telah mencari 17 organisasi masyarakat sipil, lokal dan asing, sebagai bagian dari kasus dana asing. Pencarian ini berdasarkan bukti yang menunjukkan pelanggaran hukum di Mesir meliputi tidak memiliki izin," seperti kutipan kantor berita MENA yang dilansir Reuters, Jumat (30/12/2011).

Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam atas penggerebekan yang dilakukan dan mendesak pemerintahan Mesir untuk segera menghentikan 'pelecehan' terhadap staf organisasi non-pemerintahan.

"Kami sangat prihatin karena ini tidak tepat dalam lingkungan saat ini," kata juru bicara Departemen Luar negeri, Victoria Nuland, "kami mencari agar masalah ini diselesaikan segera."

Kantor-kantor kelompok tersebut di antaranya berbasis di International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI). Dalam penggerebekan tersebut, Jaksa dan Polisi menyita sejumlah barang bukti guna penyelidikan.

"Mereka mengambil semua kertas dan juga laptop," kata seorang pekerja NDI yang mengaku bernama Rawda.

Reporter televisi Reuters, yang mencoba menghampiri kantor IRI di pusat kota Kairo, mendapati pintu kantor yang tertutup rapat dengan lilin dan beberapa kendaraan Polisi berkeliaran jauh dari daerah tersebut.

Kelompok lainnya yang digerebek meliputi Amerika Serikat yang berbasis di Freedom House dan kelompok lokal yang dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan yudisial, kebebasan individu, dan demokrasi.

"Ini layaknya kampanye terhadap para pembela hak asasi manusia," kata aktivis hak asasi terkemuka di Mesir, Al-Borai Negad, "kampanye serupa terjadi selama tiga dekade pemerintahan Mubarak."

Sementara itu, calon Presiden sekaligus mantan pengawas nuklir PBB, Mohamed ElBaradei mengatakan organisasi hak asasi manusia adalah ikon kebebasan. "Setiap orang akan mengawasi dengan cermat setiap upaya ilegal untuk mengubah mereka. Revolusi akan menang," katanya.

(did/did)