PM Erdogan: Sarkozy, Tanyakan Genosida Ayahmu di Aljazair

Istanbul - Assemblee Nationale (Majelis Rendah) Prancis menggolkan RUU tentang genosida Turki di Armenia, yang diusulkan oleh Union pour un Mouvement Populaire/UMP (Uni Gerakan Popular) pimpinan Sarkozy.

Barangsiapa mengingkari peristiwa di Armenia itu bukan genosida, dia bisa dipidana. RUU ini tinggal menunggu persetujuan Senat untuk selanjutnya resmi menjadi UU.

PM Turki Erdogan bereaksi tegas terhadap perkembangan di Prancis tersebut dengan memutuskan semua hubungan politik dan ekonomi serta membatalkan segala bentuk kerjasama militer antara kedua negara. Dubes Turki di Paris juga ditarik pulang untuk konsultasi.

"Sarkozy seharusnya bertanya tentang genosida Prancis di Aljazair pada 1945 pada ayahnya, Pal Sarkozy, yang merupakan perwira tentara Prancis saat itu. Saya yakin bahwa ayahnya punya banyak cerita untuk anaknya," sindir Erdogan, dikutip detikcom dari Hurriyet, Sabtu (24/12/2011).

Ayah Sarkozy, Pal Sarkozy, telah membantah bahwa dia pernah bertugas di Aljazair. "Saya tidak pernah pergi melampaui Marseille," ujar Pal Sarkozy, seorang imigran dari Hungaria, yang bermukim di Paris dan menikahi wanita Prancis keturunan Yahudi Sefardis, Andree Mallah.

"Saya menghormati pandangan teman-teman Turki, sebuah negara besar, (dengan) peradaban besar, dan mereka harus menghormati pandangan kami," ujar Sarkozy di Praha.

"Prancis tidak menggurui siapapun dan tak mau digurui oleh siapapun. Prancis memutuskan kebijakannya sebagai bangsa berdaulat. Kami tak perlu minta izin. Prancis memiliki keyakinannya tentang HAM dan penghormatan masa lalu," demikian Sarkozy.

Menanggapi Sarkozy, Menlu Ahmet Davutoglu mengatakan bahwaTurki menghormati keyakinan bangsa lain. "Tetapi sudah usang untuk mengubah interpretasi sejarah dan perdebatan intelektual menjadi sebuah keyakinan dan dogma," cetus Davutoglu.

Sementara itu Menlu Alain Juppe mengakui bahwa pemungutan suara diAssemblee Nationale tentang RUU genosida itu timing-nya kurang tepat. Juppe mendesak semua pihak untuk tenang dan menyampaikan bahwa pernyataan-pernyataan tertentu telah eksesif.

"Apa yang saya harapkan sekarang adalah bahwa teman-teman Turki tidak bereaksi berlebihan," demikian Juppe.

Politikus Prancis dan anggota Parlemen Eropa, Helene Flautre, mengatakan bahwa RUU yang mengkriminalisasikan peristiwa 1915 di Armenia sebagai genosida merupakan keputusan yang menjijikkan dan semata demi kepentingan elektorat belaka.

"Saya sangat marah dengan pemerintahan Sarkozy. Mereka menggunakan kesedihan orang untuk pemilu," pungkas Flautre.
(es/es)