Menaker Brasil Mundur karena Tudingan Korupsi

Menaker Brasil Mundur karena Tudingan Korupsi

- detikNews
Senin, 05 Des 2011 11:37 WIB
Menaker Brasil Mundur karena Tudingan Korupsi
Brasilia - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Brasil, Carlos Lupi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Carlos Lupi diduga terkait tudingan korupsi terhadapnya.

"Mengingat cercaan secara politis maupun pribadi dari media yang harus saya alami selama beberapa bulan terakhir ini, dan mempertimbangkan rilis temuan Komite Etik, ... saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri saya yang tidak dapat dicabut kembali," ujar Lupi dalam pernyataannya seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (5/12/2011).

Pengunduran diri Lupi ini telah diajukan kepada Presiden Brasil, Dila Rousseff. Sedangkan pekan lalu, Komite Etik telah menyarankan kepada Presiden Rousseff agar Lupi mengundurkan diri.

"Saya mundur dengan hati nurani saya, dengan kejujuran diri saya secara utuh, saya tahu bahwa kebenaran akan menang," tutur Lupi.

Carlos Lupi yang menjadi Menaker Brasil sejak 2007 lalu, dituding melakukan sejumlah korupsi saat menjabat. Salah satunya soal pembelian sebuah pesawat terbang untuk keperluan pribadi dengan menggunakan uang negara.

Dengan mundurnya Lupi ini, berarti sudah ada total 6 anggota kabinet Presiden Rousseff yang mundur akibat tudingan korupsi. Lima pejabat lainnya yang mundur, yakni Kepala Staf Ahli Presiden Antonio Palocci, Menteri Pertanian Wagner Rossi, Menteri Perhubungan Alfredo Nascimento, Menteri Pariwisata Pedro Nivais, dan Menteri Olahraga Orlando Silva.

Para menteri tersebut terpaksa mundur di tengah-tengah tudingan korupsi dan penggelapan uang negara saat mereka menjabat. Sedangkan khusus untuk Menteri Olahraga, pada Oktober lalu telah ditunjuk penggantinya yaitu, Aldo Rebelo yang merupakan anggota parlemen dari partai komunis. Aldo ini akan bertanggung jawab pada pelaksanaan Piala Dunia 2014 mendatang.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Rousseff yang merupakan presiden perempuan pertama di Brasil ini, didesak banyak pihak untuk meluncurkan gerakan antikorupsi.


(nvc/ita)


Berita Terkait