"Setelah dilakukan investigasi, sangat jelas bahwa kasus tewasnya kamerawan Jepang (Hiroyuki Muramoto) merupakan tindakan tentara keamanan pemerintah. Ada sejumlah saksi mata maupun bukti forensik yang kuat," ujar Wakil Perdana Menteri, Chalerm Yubamrung kepada Duta Besar Jepang seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (29/11/2011).
"Kantor Kejaksaan Agung meminta dilakukannya investigasi tambahan, maka polisi pun memanggil Abhisit dan Suthep (Thaugsuban) untuk dimintai keterangan pada Jumat karena pejabat keamanan telah bersaksi bahwa mereka bertindak atas perintah Pusat Resolusi Situasi Darurat (Center for the Resolution of the Emergency Situation/CRES)," imbuhnya.
CRES sendiri dibentuk oleh pemerintahan terdahulu, saat masih di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, untuk mengawasi pelaksanaan UU Darurat dalam masa-masa kerusuhan.
Awalnya, Kepolisian Thailand bersikeras bahwa militer Thailand tidak berada di balik tewasnya Muramoto dan fotografer Italia, Fabio Pelnghi yang tertembak saat bentrokan antara pendemo dengan tentara militer terjadi. Namun ternyata hasil investigasi berkata lain.
"Di bawah hukum Thailand, seorang pejabat bisa dibebaskan jika ia bertindak atas perintah komandannya, namun tentu saja harus ada orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, yakni yang memberi perintah. Saya pikir kasus ini akan diproses ke pengadilan," terang Chalerm kepada Duta Besar Jepang, Seiji Kojima.
Atas hal ini, Kojima pun berterima kasih kepada Chalerm karena pemerintah Thailand menjamin akan memperjuangkan kebenaran terkait tewasnya Muramoto.
(nvc/ita)











































