Demikian dicetuskan organisasi HAM, Amnesty International mengenai bentrokan antara pasukan keamanan Mesir dengan para demonstran di Kairo dan kota-kota lainnya di Mesir.
Menurut Amnesty, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) yang memegang kekuasaan setelah tergulingnya Mubarak pada Februari lalu, hanya membuat janji-janji kosong untuk memperbaiki HAM. Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap para demonstran, khususnya di Lapangan Tahrir, Kairo beberapa hari terakhir telah menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SCAF telah melanjutkan tradisi kekuasaan represif yang dengan susah payah coba dihapuskan oleh para demonstran," kata Philip Luther, Pjs direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara seperti dilansir AFP, Selasa (22/11/2011).
"Mereka yang telah menantang atau mengkritik dewan militer, seperti demonstran, jurnalis, blogger, pekerja yang demo, telah ditekan dengan kejam sebagai upaya mendiamkan mereka... Respons brutal dan kejam atas aksi protes dalam beberapa hari terakhir ini semuanya menunjukkan ciri-ciri era Mubarak," cetusnya.
Belum lagi dewan militer Mesir telah mengadili ribuan warga secara tidak adil. Hingga Agustus lalu, menurut Amnesty, dewan militer mengakui sekitar 12 ribu warga sipil telah diadili oleh pengadilan-pengadilan militer. Di antara mereka setidaknya 13 orang divonis mati. "Pengadilan-pengadilan itu sangat tidak adil," demikian disampaikan Amnesty.
Lebih dari 25 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan para demonstran di Kairo selama beberapa hari terakhir. Sekitar 1.700 orang lainnya luka-luka dalam peristiwa itu. Para demonstran menuntut penyerahan kekuasaan dari militer ke otoritas sipil.
(ita/vit)











































