Soal Penyiksaan PRT, Malaysia Akan Minta Maaf pada Kamboja

Kuala Lumpur - Pemerintah Kamboja telah mengeluarkan larangan bagi warga negaranya untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia. Hal ini dikarenakan maraknya kasus-kasus penyiksaan dan pemerkosaan PRT asal Kamboja di negeri jiran itu.

Jika tuduhan penyiksaan dan pemerkosaan itu benar, pemerintah Malaysia siap meminta maaf kepada pemerintah Kamboja. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Datuk Seri Anifah Aman.

"Saya siap terbang ke Phnom Penh untuk bertemu rekan sejawat Kamboja saya. Bukan untuk meminta mereka mengubah keputusan mereka, namun untuk membicarakan itu," kata Anifah.

"Jika kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus minta maaf ke Kamboja," ujar pejabat tinggi Malaysia itu seperti dilansir harian Malaysia, The Star, Senin (17/10/2011).

"Kita harus cukup berani untuk memperbaiki apapun yang salah dan tidak arogan," tandas Anifah.

Ditegaskan Anifah, kasus ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah Malaysia. Anifah telah meminta Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman untuk bertemu Dubes Kamboja untuk Malaysia Putri Norodom Arunrasmy untuk mendengarkan detail permasalahan.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen mengumumkan larangan warga Kamboja bekerja menjadi PRT di Malaysia. Keputusan ini dikarenakan kekecewaan Hun Sen akan insiden-insiden pemukulan dan pemerkosaan PRT Kamboja oleh majikan-majikan mereka di Malaysia.

Putri Arunrasmy mengatakan, kedubes Kamboja menerima komplain penyiksaan tersebut hampir setiap hari. Bahkan tiga PRT telah tewas dalam sepekan.


(ita/vit)