.webp)
Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Susan Rice mengatakan, Washington marah atas kegagalan Dewan Keamanan PBB tersebut. Ditegaskan Rice, kegagalan ini tak akan membuat DK PBB menyerah. Bahkan dikatakan Rice, inilah saatnya bagi DK PBB untuk mengadopsi sanksi-sanksi yang berat terhadap Suriah.
"Krisis di Suriah akan tetap ada di depan Dewan Keamanan dan kami tidak akan berhenti sampai dewan ini bangkit untuk memenuhi tanggung jawabnya," cetus diplomat AS tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (5/10/2011).
Hal itu disampaikan Rice di depan 15 anggota DK PBB setelah Rusia dan China memveto draf resolusi yang diajukan Eropa tersebut. Dalam voting DK PBB, resolusi yang mengecam pemerintah Suriah atas kekerasan yang dilakukan otoritas terhadap para demonstran itu disetujui oleh 9 negara anggota.
Sementara empat negara memilih abstain, yakni Brasil, India, Libanon dan Afrika Selatan. Namun dua negara: Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi yang disusun oleh Prancis bersama-sama dengan Inggris, Jerman dan Portugal itu.
Dubes Prancis untuk PBB Gerard Araud pun mengecam penggunaan hak veto tersebut. "Veto ini tak akan menghentikan kita," cetusnya. "Tak ada veto yang bisa memberikan kekuasaan penuh pada otoritas Suriah," tegasnya.
Namun Dubes Rusia Vitaly Churkin menegaskan di depan anggota DK PBB, pemerintah Rusia menentang keras ancaman sanksi terhadap Suriah. Dikatakan Churkin, pemerintah Rusia mengkhawatirkan resolusi itu akan membuka peluang bagi intervensi militer seperti yang dilakukan di Libya.
Dubes China Li Baodong pun menekankan, pemerintah Beijing menentang gagasan "intervensi atas urusan dalam negeri Suriah".
Untuk mendapatkan persetujuan, resolusi ini harus mendapat dukungan mayoritas tanpa ada veto dari anggota tetap DK PBB. Resolusi ini dirancang untuk menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad. PBB memperkirakan lebih dari 2.700 orang tewas dalam aksi demo menentang pemerintahan Bashar yang berlangsung sejak Maret lalu.
(ita/vit)
