Palestina Bersedia Tunda Voting DK PBB Soal Keanggotaan PBB

Palestina Bersedia Tunda Voting DK PBB Soal Keanggotaan PBB

- detikNews
Kamis, 22 Sep 2011 11:06 WIB
Palestina Bersedia Tunda Voting DK PBB Soal Keanggotaan PBB
Tepi Barat - Setelah sempat ngotot, kini otoritas Palestina mengisyaratkan kesediaan untuk menunda hingga beberapa bulan voting Dewan Keamanan PBB alias DK PBB soal upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Ini meningkatkan harapan bahwa konfrontasi besar dengan Israel dan Amerika Serikat masih bisa dicegah.

"Yang penting bagi kami adalah memasukkan aplikasi kami sesuai rencana," kata seorang pejabat senior Palestina seperti dilansir harian Telegraph, Kamis (22/9/2011).

"Setelah itu, kami siap untuk proporsional. Kami paham bahwa hal-hal itu bisa makan waktu. Jika proses tersebut akan berlangsung beberapa bulan, kami senang membiarkannya berjalan apa adanya," imbuh pejabat tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pejabat-pejabat Palestina mengatakan, mereka tidak mungkin menolak tawaran kompromi yang sedang disampaikan Kuartet Timur Tengah yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB. Meski tawaran kompromi tersebut akan menunda debat panas mengenai gagasan Palestina untuk menjadi anggota PBB.

Berdasarkan tawaran tersebut, pemimpin Palestina Mahmoud Abbas akan tetap bisa memasukkan secara resmi aplikasi Palestina untuk menjadi negara anggota PBB sehingga upaya tersebut tidak bisa diabaikan.

Sebagai gantinya, Abbas tidak akan meminta adanya debat di Dewan Keamanan PBB di mana pemerintah AS telah mengancam akan menggunakan hak vetonya. Dengan begitu para mediator punya kesempatan untuk mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai antara Palestina dan Israel.

Namun belum jelas apakah Israel akan menerima formula ini. Sejumlah pejabat pemerintah Israel telah menyerukan adanya sanksi terhadap otoritas Palestina begitu mereka mengajukan aplikasi keanggotaan ke PBB. Mereka beralasan, jika aplikasi tetap diajukan Palestina maka meskipun voting Dewan Keamanan PBB berhasil ditunda namun di masa mendatang hal itu tak akan bisa dihindari lagi.

(ita/nrl)


Berita Terkait