.webp)
Hal itu disampaikan akademikus Gün Kut dalam wawancara dengan Hurriyet, dipetik detikcom Senin (13/6/2011). Kut meraih gelar Phd pada State University of New York, Binghamton (1987). Setahun kemudian dia menjadi staf pengajar Hubungan Internasional pada Boğaziçi University, Istanbul, salah satu universitas tertua berdiri sejak 1863.
"Saya kurang setuju dengan beberapa kritik yang kurang tepat pada AKP, namun saya juga keberatan dengan argumen AKP bahwa semua bermula ketika mereka berkuasa. Saya katakan bahwa sebagian besar kebijakan AKP adalah kelanjutan dari garis yang telah diterapkan sebelum 2002, dimulai dari awal 1989," ujar Kut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut Kut, Turki telah menerapkan kebijakan multi-arah sejak periode pasca-Perang Dingin dan pemerintah berikutnya, termasuk AKP, secara umum loyal pada garis kebijakan ini, tanpa perubahan drastis.
Argumen ini telah memicu perdebatan bahkan di antara kelompok kecil pakar, yang berkumpul pekan lalu untuk mendengarkan Kut menyampaikan temuan dari kajiannya tentang kebijakan luarnegeri Turki setelah runtuhnya Uni Soviet. Kajian ini merupakan hasil proyek penelitiannya untuk Bosphorus University-Turkish Industry & Business Association.
"Titik awal saya tidak beranjak dari intensi AKP, tetapi kebijakan yang benar-benar diterapkan oleh Turki," demikian Kut. Berikut ini wawancara selengkapnya.
Apa poin-poin utama yang menyebabkan Anda menyimpulkan bahwa AKP telah melanjutkan garis umum yang sama dalam kebijakan luarnegeri Turki?
Kebijakan luarnegeri Turki belum melampaui batas dari jalur esensial, meskipun terjadi fluktuasi dalam margin akibat varian dari konjungtur internasional atau kualitas individual. Kebijakan luarnegeri multi-arah yang telah diterapkan pasca-Perang Dingin didukung oleh semua orang. Inisiatif kebijakan luarnegeri ini, yang dimulai sebelum AKP, tidak berakhir setelah AKP berkuasa, sebaliknya mereka melanjutkan. Perbedaan dengan AKP adalah bahwa konjungtur internasional, serta kemampuan sebagai pemerintah partai tunggal untuk membuat keputusan lebih cepat, telah membawa hasil lebih cepat. Pada tiga isu, bagaimanapun, AKP telah bertindak berbeda dari pemerintahan sebelumnya: normalisasi dengan pemerintah Kurdi di Irak, normalisasi dengan Armenia dan isu Siprus. Tapi jika pemerintah telah bertindak berbeda mengenai isu-isu ini, ini tidak berhubungan dengan fakta bahwa AKP memiliki ideologi politik berbeda, melainkan fakta bahwa AKP menangkap beberapa peluang yang diciptakan oleh konjungtur internasional. Inisiatif-inisiatif ini, tentu saja, belum mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan.
Anda menyatakan dalam laporan bahwa kebijakan utama luarnegeri Turki tidak berubah, terutama dengan Uni Eropa (UE), disusul hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Tapi seperti sekarang kita tidak bisa mengatakan UE adalah prioritas, bukan?
Kita perlu melihat keseluruhan 104 bulan AKP dalam pemerintahan. Kita selalu lupa bahwa UE adalah prioritas sampai pemilu 2007.
Anda juga berpendapat bahwa hubungan dengan Israel tidak memburuk sampai operasi Gaza. Beberapa berpendapat bahwa sementara AKP memerlukan legitimasi internasional, mereka akan terus mempertahankan UE sebagai prioritas dan tetap menjalin hubungan baik dengan Israel. Tapi mereka mengatakan, semua ini berubah setelah pemilu 2007. Segera setelah AKP memperoleh kepercayaan diri, UE dan Israel menjadi kurang penting.
Saya tahu argumen itu, tapi akan menjadi sebuah kekeliruan untuk menilai sesuatu atas dasar 'siapa telah melakukan apa', bukan 'apa yang telah terjadi' dan 'mengapa'. Faktanya adalah bahwa ada terutama dua jenis negara yang peduli dengan konflik Arab-Israel: mereka mendukung Israel dan mereka yang menentang Israel. Turki tidak menyangkal eksistensi Israel dan terus meminta Palestina untuk mengakui Israel. Turki adalah satu-satunya negara yang terus mendukung Palestina tanpa anti-Israel. Mengenai isu armada bantuan sipil kemanusiaan ke Palestina, siapa pun pemerintah yang berkuasa, dia akan mendesak permohonan maaf jika warga Turki dibunuh di perairan internasional oleh angkatan bersenjata negara mana pun.
Jika misalnya pemerintah koalisi Bülent Ecevit masih berkuasa, saya tidak yakin Ecevit, sebagai orang yang telah menyebut Israel melakukan 'genosida', akan tetap diam atas serangan Israel ke Gaza. Dia tidak akan mencampuri keputusan Marmara Mavi (kapal bantuan yang diserang oleh pasukan Israel) harus meninggalkan tempat (dalam upaya menembus pengepungan Gaza). Tapi tentu saja, pertanyaannya adalah apakah IHH (Yayasan Bantuan Kemanusiaan, yang menyelenggarakan armada bantuan termasuk Marmara Mavi) akan menemukan keberanian untuk berlayar di bawah pemerintahan yang berbeda. Ketika reaksi keras resmi memicu protes anti-Semit di Turki, presiden dan perdana menteri merasa perlu untuk membuat pernyataan yang menolak anti-Semitisme. Tapi saya juga perlu menambahkan bahwa dengan memperparah krisis dengan Israel untuk konsumsi domestik, AKP kehilangan salah satu aset utama kebijakan luarnegeri Turki di Timur Tengah, yakni dapat sukses berkomunikasi dengan kedua pihak dalam konflik Arab-Israel tanpa mengasingkan siapa pun.
Bagaimana dengan Iran?
Turki juga sama menentang Iran memperoleh senjata nuklir, namun berbeda dalam taktik untuk mencegah Iran dari membangun senjata tersebut.
Bagaimana dengan persepsi internasional bahwa Turki cenderung menjauh dari Barat?
Adalah fakta bahwa kesenjangan antara Turki dan Barat sudah mulai melebar. Tapi ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa Barat menjauhkan diri dari Turki. Ada kesalahan yang sama di sini: karena AKP di pemerintahan, sebagian melompat pada kesimpulan bahwa AKP berbalik punggung terhadap Barat. Namun AKP telah melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh UE. Setelah Turki memulai pembicaraan keanggotaan, UE justru mengerem dan mulai memikirkan cara-cara untuk menunda keanggotaan Turki. Kita tidak bisa menyalahkan AKP untuk situasi saat ini. Di sisi lain, AKP tampaknya tidak terlalu hirau dengan UE dan itu problematis.
Faktanya, bukankah Anda mengatakan bahwa Menlu Turki Ahmet Davutoglu tetap meneruskan garis kebijakan pendahulunya, almarhum İsmail Cem?
Ada kesinambungan dari mantan Menlu Himket Çetin ke İsmail Cem dan kemudian ke Davutoglu. Jika Anda menganalisis retorika mereka, mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka menggunakan konsep serupa: mendukung kebijakan luar negeri multi-arah, atas asumsi lebih banyak peran penting dengan memanfaatkan sejarah, budaya, latar belakang etnis dan geografi Turki. AKP telah memiliki lebih banyak akses ke sarana untuk menghayati konsep tersebut. Saat ini retorika yang terjadi keluar dari makna ini. Sebelumnya, ada kesenjangan antara apa yang diinginkan dan apa yang diwujudkan. Kini, Turki bereksperimen dengan suatu bagian dari retorika ke realitas. Tapi masalahnya adalah bahwa hari ini kesenjangan itu melebar antara apa yang sebenarnya sedang terealisasi dan apa yang diproyeksikan sebagai telah terealisasikan.
Ketika Anda mengatakan AKP tidak mengubah parameter fundamental kebijakan luarnegeri Turki pasca-Perang Dingin, banyak orang merasa sulit untuk percaya. Apakah karakteristik ideologis AKP sama sekali tidak berperan?
Mereka yang curiga bahwa AKP memiliki agenda rahasia mencapai kesimpulan tertentu dengan terus menguji hipotesis ini. Dalam analisis saya, saya melihat ke hasil, terlepas dari apakah saya sependapat dengan kecurigaan ini atau tidak. Tentu saja ada perbedaan -dari afinitas ideologis, karakteristik individual, dll. Di Timur Tengah, AKP jauh lebih berpengaruh. Ini soal chemistry antara faktor-faktor lain. Sama seperti saya tak bisa membayangkan İsmail Cem di akhir hayatnya akan shalat Jumat dengan seorang menteri Arab. Saya tak bisa membayangkan Davutoglu menari Sirtaki dengan seorang menteri Yunani. (Davutoglu menari Sirtaki dengan mitra Yunani, George Papandreou, adalah salah satu peristiwa paling simbolis dalam proses rekonsiliasi Turki-Yunani, red).
Gün Kut, Phd, Staf Pengajar Hubungan Internasional Boğaziçi University.
Pendidikan: S1 Boğaziçi University Istanbul (1981), S2 State University of New York (1985), S3 State University of New York (1987). Aktivitas Profesional: anggota staf pengajar Hubungan Internasional Boğaziçi University Istanbul sejak 1988; Anggota European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sejak 1996 (Sumber biodata: European Council).
(es/es)
