Gaji Kabinet Singapura akan Dipangkas

Singapura - Kabinet Singapura di bawah PM Lee Hsien Loong telah dilantik Sabtu (21/5) malam. Pekerjaan rumah (PR) nomor satu PM Lee adalah memotong gaji jajarannya sebagai bagian dari reformasi yang diteriakkan kaum oposisi yang berhasil meraih dukungan pada pemilu dua pekan lalu.

Tingginya gaji kabinet menjadi salah satu isu yang mengemuka sebelum pemungutan suara di negeri mungil itu, seiring dengan meningkatnya ongkos perumahan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, plus kompetisi ekonomi dari lebih sejuta pekerja asing.

"Pemerintah akan melibatkan semua segmen masyarakat," kata PM Lee (59), setelah kabinetnya disumpah oleh Presiden SR Nathan untuk periode 5 tahun mendatang, seperti dilansir AFP, Minggu (22/5/2011). Gaji menteri dan PNS kelas atas di Singapura saat ini setinggi pejabat puncak sektor swasta. Tingginya gaji ini untuk menarik minat para warga berbakat untuk memasuki dunia pelayanan publik dan mencegah korupsi.

Sementara The Straits Times melaporkan, Lee telah menunjuk sebuah komite untuk meninjau gaji dasar maupun tingkatan gaji para pejabat politik. Komite itu dipimpin oleh ketua Yayasan Ginjal Nasional, Gerard Ee.

Lee menyatakan, dia tahu rakyat Singapura memiliki perhatian nyata pada gaji pejabat politik saat ini.

Lee menuturkan, Singapura selalu membutuhkan menteri-menteri yang berkomitmen dan kapabel namun "politik bukanlah sebuah pekerjaan dan promosi karier".

"Ini adalah panggilan untuk melayani kebaikan yang lebih besar pada Singapura," ujarnya.

"Tapi menteri juga harus dibayar dengan benar agar Singapura dapat memiliki kepemimpinan yang jujur dan kompeten dalam jangka panjang. Saya tahu bahwa warga Singapura memiliki perhatian yang tulus atas gaji ini. Oleh karena itu saya menunjuk sebuah komite untuk meninjau dasar dan tingkat gaji (pejabat) politik," tambahnya.

Skema gaji para menteri setahun pada 2009 berkisar 1,57 juta dolar Singapura (Rp 10,8 miliar) hingga 3,04 juta dolar Singapura (sekitar Rp 20,9 miliar).

Lalu bagaimana gaji politisi yang menjadi pejabat publik di Indonesia? Pekan lalu ekonom Korsel Prof Ha-Joon Chang, menyarankan, untuk memperbaiki sektor birokrasi sehingga iklim investasi dalam negeri membaik, pemerintah Indonesia diminta untuk menaikkan gaji pejabat negaranya seperti di Korea Selatan dan Jepang.

"Di Singapura, pejabat negara digaji 110% lebih tinggi dari swasta. Kalau mereka membuat kesalahan mereka dipecat. Anda harus bertanya pada pakar administrasi publik," jelas Chang dalam kuliah umumnya di depan SBY dan para menteri.


(nrl/irw)