Isu mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista) dihembuskan pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dengan menyebut nama 'Mister M'. KPK pun mempersilakan hal ini dilaporkan agar segera ditindaklanjuti.
"Silakan laporkan kepada KPK dengan data awal yang dimiliki melalui layanan saluran pengaduan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
"Setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima. Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut," imbuhnya.
Nantinya KPK akan melakukan penyelidikan bila ditemukan adanya peristiwa pidana. Setelahnya KPK memastikan proses hukum bila ada hasil dari penyelidikan itu.
"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," paparnya.
Sebelumnya Connie Bakrie menyebut 'Mister M' saat ditanya realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual beli alutsista diberantas. Atas ucapan Connie Bakrie, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah angkat bicara.
"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa Mafia yang dia sebut berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (10/5).
Menanggapi pernyataan Prabowo, Connie meminta KPK turun tangan. Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing.
"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud," ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).
Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.
"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata Connie.
"Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud," lanjutnya.
Tonton juga Video: Panglima TNI Serukan Evaluasi Alutsista di DPR RI
