.webp)
Dirangkum detikcom, Rabu (11/11/2026), polemik jabatan Wapres Gibran mencuat usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar Cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, namun isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
DPR pun memulai proses pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Usulan HMP ini juga telah resmi diterima oleh Pimpinan DPR RI. Total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut. Usulan itu akan dibacakan pada rapat paripurna besok.
Lalu, bagaimana tahapan prosesnya jika Gibran dimakzulkan?
(rdp/imk)
