KPK dan Kadin akan Teken MoU Soal Pelaksanaan Usaha

Jakarta - KPK akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam waktu dekat. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut inti dari MoU itu perihal adanya sistem yang baik dalam pelaksanaan proses usaha.

"Yang pada intinya adalah berisikan bagaimana nanti suatu sistem ada di setiap sistem yang baik dalam perlakukan pelaksanaan penyelenggaraan di dalam proses usaha," ujar Basaria dalam konferensi pers bersama Kadin di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017).

Rencana MoU tersebut diapresiasi oleh Kadin. Ketua Kadin Rosan P Roeslani menilai MoU tersebut lebih berperan besar untuk kepentingan pengusaha.

"Karena memang kalau kami melihatnya tadi ini sebenarnya lebih besar untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan KPK. Karena dengan ini justru memberikan kami rasa aman dan nyaman dalam usaha," terang Roslan dalam kesempatan yang sama.

MoU itu direncanakan diikuti rencana kerja 2017. MoU tersebut akan ditandatangani akhir April atau awal Mei mendatang.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut ada empat hal yang menjadi poin dalam nota kesepahaman itu. Pertama, KPK bersama Kadin akan secara massive melakukan sosialisasi tentang perma 13 dan dari sisi pencegahan.

"Kedua, kita bersama Kadin yang kita baru tahu juga ada beberapa modul yang ada di kadin, akan bangun sistem di perusahaan itu sendiri. Jadi ISO 3001, itu skala yang besar. Tapi kita yakin perlu dibuat skala yang lebih kecil atau lebih bisa diimplementasikan di indonesia," papar Pahala.

Ketiga, mengatasi hambatan real di lapangan. KPK mendukung pelayanan pembangunan terpadu satu pintu serta mendorong inprocurement di 17 provinsi dan 269 Kabupaten kota. Keempat, KPK mengundang Kadin untuk membentuk certified integrity officer.

"Kurang lebih di setiap perusahaan ada satu orang tersertifikasi di KPK dari Kementerian Ketenagakerjaan, menjamin orang itu paham sistem antisuap yang baik," ujarnya.
(irm/idh)