Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

DPP PIKI menggelar seminar perlindungan hukum korban tindak pidana di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Forum ini menyoroti pemulihan aset dan kerugian korban.

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) menggelar Seminar Nasional Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Seminar tersebut membahas pelaksanaan putusan pengadilan untuk memulihkan kerugian korban.

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memaparkan materi dalam seminar nasional bertema “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana (Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk Pemulihan Kerugian Korban)” yang membahas upaya pemulihan hak dan kerugian korban melalui mekanisme hukum.

Seminar tersebut menyoroti kesenjangan antara total kerugian yang dialami korban dan nilai aset yang berhasil diselamatkan serta dikembalikan melalui proses hukum, meskipun putusan pengadilan telah dijatuhkan.

Seminar mengungkap bahwa aset yang berhasil diselamatkan dalam sejumlah perkara dengan banyak korban masih terbatas, bahkan diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari total kerugian yang dialami korban. Salah satu solusi yang dibahas dalam seminar tersebut ialah pemanfaatan mekanisme kepailitan untuk membantu pemberesan aset, verifikasi tagihan korban, serta pembagian hasil secara lebih terstruktur melalui kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Melalui seminar tersebut, para pemangku kepentingan mendorong penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta pemulihan kerugian yang lebih adil bagi korban tindak pidana.

Dalam seminar tersebut, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin juga menyatakan menerima dan mendukung rekomendasi PIKI mengenai pengembangan mekanisme pemulihan kerugian secara kolektif bagi korban tindak pidana dan nilai kerugian dalam jumlah yang besar. "Kami akan membuat satu aturan yang kira-kira bisa kita rasionalkan. Karena sekali lagi persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak, membutuhkan satu kolaborasi teknis semua pihak termasuk masyarakat," kata Burhanuddin.

Foto

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan