.webp)
Jakarta - Sejumlah warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, menggelar aksi damai di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.
Foto
Warga Pulau Pari Gelar Aksi di KKP, Desak Pencabutan Izin Reklamasi
Rabu, 08 Okt 2025 16:30 WIB
Dalam aksinya di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (8/10/2025), warga menyoroti ancaman serius yang dihadapi pulau kecil akibat krisis iklim dan aktivitas reklamasi proyek swasta yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.
Massa aksi mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono untuk mencabut izin PKKPRL reklamasi yang diberikan kepada pihak swasta di wilayah Pulau Pari.
Aksi yang dilakukan bersama Forum Peduli Pulau Pari (FP3), gabungan dari LBH Jakarta, WALHI Jakarta, KIARA, Greenpeace Indonesia, Solidaritas Perempuan, dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat secara damai dan kreatif.
Perwakilan warga Pulau Pari menyampaikan bahwa reklamasi dan pembangunan di wilayah pesisir tanpa kajian lingkungan yang memadai berpotensi memperparah abrasi, kerusakan terumbu karang, serta mengancam sumber mata pencaharian nelayan.
Warga hadir membawa replika kapal “Thousand Sunny” yang terinspirasi dari animasi populer “One Piece”.
Pulau Pari, salah satu “surga” kecil yang jadi destinasi wisata paling populer di Kepulauan Seribu, kini terancam hilang akibat kombinasi krisis iklim dan proyek reklamasi oleh perusahaan swasta.
Warga juga membentangkan spanduk besar bertuliskan “Lindungi Pulau Kecil, Selamatkan Pulau Pari” di depan gedung KKP.
Melalui aksi ini, warga dan koalisi masyarakat sipil berharap KKP dapat mengambil langkah nyata dalam melindungi pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim, sekaligus memastikan kebijakan pengelolaan pesisir berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
