Jakarta - Prabowo mengundang para pemimpin partai ke Istana Merdeka. Pertemuan menghasilkan penegasan soal jaminan hak rakyat dan sikap tegas terhadap aksi anarkis.
Foto
Prabowo Kumpulkan Para Pemimpin Partai, Begini Hasil Pertemuannya

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Prabowo memastikan negara tetap membuka ruang bagi penyampaian aspirasi secara damai, namun tegas menolak segala bentuk tindakan anarkis.Β Presiden jugamenekankan bahwa perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun tindakan mengarah ke makar dan terorisme adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius. Negara hadir untuk melindungi rakyatnya, serta menjamin keamanan dan ketertiban. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Prabowo secara eksplisit memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas sesuai hukum dalam menangani massa anarkis yang merusak fasilitas publik hingga rumah warga. Instruksi ini juga mencakup upaya membubarkan aksi yang telah melampaui batas ketertiban umum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan fasilitas umum sama saja dengan membuang uang rakyat, oleh karena itu aparat harus menjaga masyarakat dan fasilitas publik dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden mengajak masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan nasional. Ia menegaskan aspirasi rakyat murni akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti selama disampaikan dengan damai, serta tidak merusak tatanan maupun merugikan orang lain. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Selain itu, hasil pertemuan dengan pimpinan parpol juga menghasilkan langkah konkret seperti penonaktifan anggota DPR bermasalah, moratorium kunjungan kerja, dan pencabutan tunjangan tertentuβsebagai respons terhadap masyarakat. ANTARA FOTO/Galih Pradipta