Tolak Pernyataan Fadli Zon, Koalisi Sipil Geruduk Kemenbud

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Aksi yang bertajuk “Aksi Geruduk Kementerian Kebudayaan” itu digelar sebagai bentuk penolakan atas penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Dalam orasinya, massa menyebut penunjukan Fadli Zon sebagai keputusan yang kontroversial dan bermasalah. Mereka menilai rekam jejak politik Fadli tidak mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sejarah dan penghormatan terhadap korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah penolakan terhadap upaya mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Koalisi memandang langkah itu sebagai bentuk revisi sejarah dan pengingkaran terhadap deretan pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru.

Massa juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut kasus perkosaan massal Mei 1998 sebagai sekadar rumor. Bagi koalisi, pernyataan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap para penyintas dan bagian dari praktik impunitas yang masih mengakar dalam sistem politik dan budaya hukum Indonesia.

Aksi ini tak hanya membawa tuntutan politis, tetapi juga pesan moral untuk menghormati sejarah secara jujur dan berpihak pada korban. Para peserta membawa poster, spanduk, dan menyuarakan ajakan untuk tidak melupakan sejarah kelam bangsa.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyerukan kepada pemerintah agar mencabut penunjukan tersebut serta memastikan proses seleksi GTK dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sejarah.

Koalisi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan impunitas. Mereka berharap suara publik mampu mendorong negara untuk berdiri di pihak korban, bukan pelaku, serta menjaga integritas sejarah dari upaya pengaburan atau penyangkalan.