Pramono Anung Berencana Membongkar Tiang Monorel

Para pengendara kendaraan bermotor melintas di JL Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin menyelesaikan dan merapikan tiang-tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Menurutnya, keberadaan tiang tersebut mengganggu estetika kota.

"Ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya nggak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi, ini adalah hal yang harus diselesaikan," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Pramono menjelaskan proyek itu mangkrak karena persoalan-persoalan hukum antara kontraktor dan pelaksana pada saat itu. Menurutnya, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

Pramono ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu. Kendati demikian, Pramono mengatakan belum memastikan nantinya tiang itu akan dibongkar atau difungsikan untuk hal lain. Pramono menjelaskan hal itu tergantung keputusan yang nantinya akan disepakati bersama-sama.

Adapun menurut informasi yang dihimpun, saat ini terdapat 90 tiang monorel yang dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said-Jalan Asia Afrika.Pembangunan monorel dimulai pada 2004. Saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pemancangan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, pada 14 Juni 2004. Dia menekan tombol sirene sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat Sutiyoso.

Pada 2008, pengembang sekaligus investor proyek ini, yakni PT Jakarta Monorail (PT JM), dikabarkan pening bukan kepalang karena masalah pendanaan. Saat itu, tiang-tiang yang kadung dibangun mangkrak menjadi monumen nirfaedah. Nilai proyeknya mencapai USD 450 juta. PT JM mengaku tidak mampu memenuhi syarat investasi USD 144 juta.

Lalu pada kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo pada 2011, pembangunan proyek monorel dihentikan. Pihak PT JM minta ganti biaya investasi Rp 600 miliar, tapi Foke menolak. Saat itu Pemprov DKI hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).