Tampang 2 Tersangka Baru Korupsi PT Amarta Karya yang Rugikan Negara Rp 46 M

PSA dan AK, yang merupakan pegawai PT Amarta Karya tersebut usai diperiksa KPK, Rabu (15/5/2024).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan fakta persidangan terdakwa Catur Prabowo mengungkap keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah tersangka PSA dan AK, yang turut menikmati aliran uang.

Dua tersangka itu merupakan orang kepercayaan Catur Prabowo, yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dua orang itu berkoordinasi dengan Trisna Sutisna selaku Direktur Keuangan PT AK (Persero).

Kemudian dibentuk tiga CV sebagai subkontraktor fiktif dengan direkturnya adalah keluarga dua tersangka itu. Buku rekening bank, kartu ATM bank, dan bonggol cek tertanda tangan dari tiga CV itu dikuasai dan dipegang salah satu tersangka, DP.

Para tersangka dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK lebih dulu memproses hukum Direktur Utama PT Amarta Karya Catur Prabowo dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna. Proyek fiktif itu diduga merugikan negara sekitar Rp 46 miliar.

Dalam penyidikan, KPK menemukan ada 60 proyek fiktif yang dikerjakan oleh PT Amarta Karya. Uang dari pembayaran proyek fiktif itu lalu digunakan Catur Prabowo dan Trisna Sutisna untuk kepentingan pribadi. KPK juga telah menetapkan Catur sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Catur diduga secara sengaja menyembunyikan uang hasil korupsinya ke bentuk lain.