.webp)
Jakarta - KPK gelar rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah. KPK juga meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024.
Foto
KPK Gelar Rakornas Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
Rabu, 20 Mar 2024 16:00 WIB
KPK menggelar rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024.
MCP ini aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Program Monitoring Center For Prevention (MCP) akan difokuskan untuk memantau anggaran-anggaran seperti bansos.
KPK mengusulkan adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur larangan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pilkada.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku akan melakukan imbauan kepada pemda untuk mengikuti saran KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan harus ada aturan yang mengatur terkait penyaluran bansos di momen pemilihan umum. KPK, kata Alex, berharap ada peraturan daerah yang memuat aturan larangan penyaluran bansos jelang dua hingga tiga bulan Pilkada 2024.
