.webp)
Jakarta - Jagat politik Tanah Air tidak ada habisnya untuk dibahas. Sederet pejabat terjerat korupsi hingga kontroversi jelang Pemilu menjadi isu panas di tahun 2023.
Foto
Sederet Pejabat Terjerat Korupsi hingga Kontroversi Jelang Pemilu
Kamis, 28 Des 2023 07:00 WIB
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, yang juga politikus Partai Nasdem, dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Mei 2023 lalu, yang kemudian menyulut polemik. Plate disebut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G. Plate lantas divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp15,5 miliar. Andhika Prasetia/detikcom
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (11/10/2023). SYL jadi tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dua orang lainnya. SYL diduga menikmati aliran uang korupsi sebesar Rp 13,9 miliar. Hingga saat ini kasusnya masih berjalan. Rifkianto Nugroho/detikcom
KPK menetapkan eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis (7/12/2023). Eddy dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar. Ari Saputra/detikcom
Kabar duka datang dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Enembe dikabarkan wafat di RSPAD, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Seperti diketahui, Lukas merupakan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memvonis Lukas dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Lukas juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebanyak Rp 19,6 miliar. Awal bulan ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang vonis banding memperberat hukuman Lukas menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Chelsea Olivia Daffa/detikcom
KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap pada (20/12/2023). Gani diduga telah menerima suap Rp 2,2 miliar terkait proyek infrastruktur di Malut. Gani diduga mengatur siapa saja yang akan dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Malut. Pihak yang dimenangkan itu diduga merupakan kontraktor yang sepakat memberi setoran. Aditya Pradana/ANTARA FOTO
KPK menetapkan mantan Wali kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap program Bandung Smart City pada Sabtu (15/4/2023). Yana bersama sejumlah orang lainnya didakwa menerima suap total senilai Rp 2,16 miliar. Uang suap tersebut berasal dari 3 perusahaan yang menggarap sejumlah proyek di Dishub Kota Bandung. Yana hanya divonis hukuman selama 4 tahun kurungan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Ari Saputra/detikcom
Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Rabu (22/11/2023). Firli dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Kasus ini pun menjadi sejarah baru bagi KPK. Ari Saputra/detikcom
Irjen Teddy Minahasa divonis seumur hidup penjara terkait kasus tukar sabu barang bukti narkoba dengan tawas pada Mei 2023 silam. Teddy sebelumnya didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara sabu hasil barang sitaan bersama dua orang lainnya. Andhika Prasetia/detikcom
Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dipilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau Ketum PSI menggantikan Giring Ganesha pada Senin (25/9/2023). Uniknya, Kaesang langsung menjadi ketua umum partai, berselang dua hari mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) PSI. Andhika Prasetia/detikcom
Mahkamah Konstitusi belakangan menjadi sorotan usai putusan kontroversial terkait batas usia capres-cawapres. Kontroversial sebab dianggap jadi jalan untuk memuluskan jalan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Publik pun menaruh curiga, karena diketahui Anwar Usman yang menjadi Ketua MK dalam putusan tersebut kala itu merupakan paman Gibran. Andhika Prasetia/detikcom
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membolehkan menteri, pejabat setingkat menteri, serta kepala daerah tidak harus mundur dari jabatan meski maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2023 ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 21 November 2023. Aturan ini menguntungkan bagi menteri atau kepala daerah yang maju ke Pilpres tanpa mundur dari jabatannya. Pejabat hanya perlu mengajukan cuti selama kampanye Pilpres 2024, akan bisa kembali menempati posisinya jika kalah saat pemilihan. Grandyos Zafna/detikcom
