Kerja Keras Menekan Peredaran Minol di Banjarnegara

Satpol PP terus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri untuk menekan minol.

Koordinasi secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP dan PPNS dengan lembaga penegak hukum lainnya sehingga tercipta sinergisitas antarlembaga dan penindakan terhadap pelanggar Perda dapat didasarkan atas putusan yang berkeadilan sesuai ketentuan Perda.

Dengan demikian dapat tercipta lingkungan aman dan tertib yang terhindar dari resiko perilaku negatif masyarakat akibat penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan.

Dalam melaksanakan tindakan yustisi, PPNS dan Satpol PP terus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri setempat. Kepolisian, dalam hal ini Polda dan Polres serta Kejaksaan berperan memberikan pendampingan teknis penyelidikan dan penyidikan serta dukungan saat penindakan di lapangan.

Dalam kondisi tertentu, Polda dan Polres juga dapat memberikan bantuan pengamanan selama proses penyidikan berlangsung. Sementara Pengadilan Negeri berwenang memberikan atau menjatuhkan sanksi sebagaimana ketentuan hukum yang ada.

Di level pusat, ketentuan tentang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sementara di level daerah, masing-masing pemerintah daerah dapat mengatur tentang hal ini. Di Banjarnegara misalnya, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol.

Perda tersebut memuat ketentuan sanksi pidana dengan kurungan 3 (tiga) bulan denda sebesar paling sedikit Rp30.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,-. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pengedar atau penjual dan pengguna yang melanggar muatan Perda. Satpol PP selaku penegak Perda Penegakan terhadap Perda tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, khususnya PPNS melalui tindakan yustisi.

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat meningkatkan resiko gangguan fisik dan mental individu. Studi-studi yang ada menyatakan bahwa individu yang mengonsumsi alcohol secara berlebihan memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam mengontrol emosinya serta cenderung berperilaku agresif. Akibat negatif ini berusaha diminimalisir oleh Pemerintah dengan membuat regulasi tentang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Foto

Kerja Keras Menekan Peredaran Minol di Banjarnegara