Jakarta - Banjir merendam kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Warga meminta program normalisasi segera dilakukan.
Foto
Membandingkan Era Ahok-Anies Saat Warga Kebanjiran Teriak Normalisasi

Banjir kembali merendam kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketua RW 07 Rawajati, Sari Budi Handayani menjelaskan banjir mulai merendam wilayahnya sejak dini hari tadi, Senin (8/11/2021). Ketinggian air bervariasi hingga dua meter. Sari meminta kepastian program normalisasi segara dilakukan. Dok Ketua RW 07 Rawajati Jaksel
Melihat ke belakang, upaya normalisasi sungai-sungai di Jakarta sempat masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang sudah dicanangkan dari era gubernur DKI Sutiyoso. Tujuan dari pada JEDI ialah merehabilitasi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir, di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta. Grandyos Zafna/detikcom
Normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, ditargetkan rampung akhir tahun ini. Proses pengerjaan dinding turap di Kampung Pulo saat ini tengah dilakukan oleh sejumlah pekerja. Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, kini mulai terlihat rapi dan bersih. Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan pengerjaan dinding turap, disepanjang bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (28/09/2015). Rengga Sancaya/detikcom.
Saat menjabat sebagai gubernur DKI, Ahok opimistis permasalahan banjir dapat selesai dengan melakukan normalisasi seluruh sungai dan waduk. Menurut Ahok air bisa meluap apabila hujan terus mengguyur ibu kota. Apalagi jika daya tampung air pada sungai dan waduk berkurang akibat bangunan di atas atau bantarannya. Dok. detikcom
Ahok menilai banyak bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai mengakibatkan penyempitan hingga daya tampung ikut berkurang. Karena itu, dalam program normalisasi, Ahok menggusur permukiman di bantaran sungai dan memindahkan warganya ke rumah susun. Setelah itu, aliran sungai dilebarkan dan dibeton demi menampung limpasan air dari hulu saat musim hujan. Agung Pambudhy/detikcom
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) memulai proyek tersebut sejak 2013 dengan target normalisasi 33 kilometer. Namun aktivitas itu terhenti saat baru tercapai 16 kilometer pada 2018. Alasannya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tak melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi. Anies, sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan istilah naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir. Dok. detikcom
Foto udara pemukiman di bantaran sungai Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Kamis (13/8). Pemerintah provinsi DKI Jakarta menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada 2016 yang diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir di wilayah Jakarta. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Proses penguatan dinding turap kali ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (2/8/2016). Normalisai ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir di DKI Jakarta. Anies menawarkan opsi lain dalam menangani banjir dengan program naturalisasi sungai dan menggunakan sistem drainase vertikal. Baru setelah dua tahun, akhirnya Anies membuat regulasi yang memandatkan untuk menjalankan program naturalisasi sungai. Caranya dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan menentukan batas garis sempadan sungai. Agung Pambudhy/detikcom
Proses pembangunan turap di Kali Sentiong, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016). Naturalisasi sungai yang dimaksud Anies dalam beleid itu adalah pengelolaan prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan RTH, memperhatikan kapasitas tampung, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Agung Pambudhy/detikcom
Normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur yang sudah terlihat rapi dan bersih. Rengga Sancaya/detikcom