Jakarta - Kepuasan terhadap kinerja Jokowi turun berdasarkan hasil survei. Beragam hal menjadi indikator turun naiknya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Jokowi.
Foto
Catatan Kelam Ketidakpuasan Kinerja 2 Tahun Jokowi
Rabu, 20 Okt 2021 07:07 WIB
Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil yang ditunjukkan survei. Survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan kini ada 66,4% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka pada 26 September-9 Oktober 2021. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error plus-minus 2,8%. Agus Suparto/detikcom
Sebanyak 66,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Hasil ini turun 2,7% dibandingkan hasil survei pada April 2021. Arbi Anugrah/detikcom
Berdasarkan bidang kinerja, kepuasan masyarakat ke kinerja Jokowi tertinggi di bidang politik dan keamanan. Sementara itu, kepuasan di bidang ekonomi paling rendah. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Kinerja Jokowi di bidang hukum juga dinilai melemah. Pada April 2021, kepuasan di bidang hukum ada di angka 65,6%. Tapi kepuasan ini turun jadi 60,6% di bulan Oktober 2021. Agung Pambudhy/detikcom
Beragam peristiwa pun kerap terjadi di era kepemimpinan Jokowi di tahun kedua ini. Hal tersebut menjadi indikator turun naiknya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Dok. Tangkapan layar YouTube Setpres
Kelompok masyarakat menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan Jokowi dinilai tak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil dan demokrasi di era sekarang dikatakan mengalami kemunduran. Grandyos Zafna/detikcom
Kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespons kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. ANTARA FOTO
Contoh kekerasan aparat keamanan merespons kritik ini dapat terlihat dari penanganan aksi massa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, hingga kekerasan polisi membanting mahasiswa yang berdemonstrasi di Tangerang baru-baru ini. Dok. detikcom
Selain itu isu politik pada masa pemerintahan Jokowi juga sempat diramaikan dengan kasus kudeta di partai Demokrat yang melibatkan orang dalam istana. Di kasus ini Kepala Staf Presiden, Moeldoko, terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Endi Ahmad
Isu korupsi juga masuk catatan kritik dalam dua tahun Jokowi-Maruf Amin. Jokowi dinilai terlalu tak acuh dengan penanganan korupsi di Indonesia. Sikap itu membuat sebagian masyarakat sedikit geram dengan Kepala Negara. Pradita Utama/detikcom
Sikap tidak acuh Jokowi terlihat dari respons terkait pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Agung Pambudhy/detikcom
Kasus korupsi di era dua tahun Jokowi-Maruf Amin memang marak terjadi. Contohnya seperti kasus korupsi para menteri hingga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang akhirnya berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap pemberian hadiah terkait penanganan perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lampung Tengah. Pradita Utama/detikcom
Jokowi dinilai saat ini lebih mengutamakan penanganan pandemi ketimbang korupsi. Jokowi lebih mengutamakan penanganan pandemi karena ekonomi Indonesia bisa merosot jika diabaikan. Langkah Kepala Negara menaruh perhatian lebih dalam perbaikan ekonomi di tengah pandemi terlihat jelas. Pradita Utama/detikcom
Kemudian dalam penanganan ekonomi, keputusan Jokowi untuk menggunakan APBN untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menuai banyak pro dan kontra. Hal ini akan menjadi catatan negatif Sang Presiden. Istimewa/PT KCIC
Selain itu, permasalahan UMKM yang terdampak pandemi juga dinilainya belum sepenuhnya mampu ditangani pemerintah. Korupsi bantuan sosial atau bansos oleh Menteri Sosial kala itu juga akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ari Saputra/detikcom
Sementara itu, di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim juga dinilainya minim inovasi dalam mengatasi persoalan pembelajaran tatap muka. Pradita Utama/detikcom
