Nelayan Jakarta Ramai-ramai Mogok Melaut, Ada Apa?

Sejumlah nelayan di Ibu Kota ramai-ramai melakukan mogok kerja sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah soal PNBP.

Sejumlah kapal terparkir di dermaga timur Muara Baru, Jakarta, Jumat (1/10/2021). Aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah PP Nomor 85 Tahun 2021 Kementrian Kelautan dan Perikanan yang berisi tentang Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang didukung pula dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 dan 87 tahun 2021.

Selain itu, mural bertuliskan 'Pak Jokowi tolong Kami' terlihat mejeng di beberapa kapal nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman atau Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.

Hari ini merupakan hari ketiga, para nelayan, pelaku usaha perikanan, serta berbagai stakeholder perkapalan melakukan aksi mogok kerja dan ikat kapal, karena memprotes terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Dengan terbitnya aturan ini, kenaikan PNBP untuk para nelayan mengalami kenaikan berkisar 600 persen dari tarif biasanya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta membatalkan kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat tinggi pada sektor perikanan.

Kenaikan PNBP tersebut akan semakin mencekik Nelayan Indonesia terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then menuturkan, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini penangkapan ikan mengalami penurunan hingga 30%. Belum lagi adanya pengeluaran tambahan jika terdapat ABK yang sakit. Ditambah selama pandemi COVID-19, kinerja tak dapat maksimal.

Jika kebijakan tersebut diberlakukan James mengatakan, akan ada kenaikan PNBP sektor perikanan hingga 600%. Padahal, naiknya PNBP tak lantas membuat harga ikan akan naik juga. Terlebih dengan masuknya impor ikan dari China. James mengatakan, pemerintah harusnya dapat mencontoh China yang memberikan fasilitas dan subsidi bagi para nelayannya.

Melihat kondisi saat ini, James berharap pemerintah tak menaikkan PNBP perikanan.

James berharap Presiden RI Joko Widodo dapat memberikan solusi pada permasalahan kenaikan PNBP perikanan ini. Para nelayan diakui siap untuk melakukan komunikasi dengan Presiden terkait apa yang menjadi keluhan di lapangan.