Taliban Siap Terapkan Hukum Islam di Pemerintahan Baru Afghanistan

Taliban umumkan susunan pemerintahan baru Afghanistan. Sejumlah veteran Taliban hingga daftar hitam PBB isi pos penting jabatan dalam pemerintahan baru tersebut

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujadih berbicara selama konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa (7/9/2021). Seperti diketahui, Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan, dan menyatakan negara itu sebagai "Emirat Islam".

Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan AS dalam dua dekade terakhir. Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan.

Terkait dengan pemerintahan baru tersebut, sebuah pernyataan yang disebut berasal dari Pemimpin Tertinggi Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada meminta pemerintah baru untuk menegakkan Syariah. Taliban menginginkan "hubungan yang kuat dan sehat dengan negara-negara tetangga dan semua negara lain berdasarkan interaksi timbal-balik dan saling menghormati", kata pernyataan itu, yang dirilis dalam bahasa Inggris - dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional "yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara".

Dalam pemerintahan baru bentukan Taliban itu, Mullah Mohammad Hassan Akhund terpilih menjadi Perdana Menteri baru Afghanistan. Sebelumnya, Mohammad Hassan merupakan seorang veteran Taliban yang merupakan rekan dekat dan penasihat politik Mullah Omar, pendiri gerakan dan pemimpin tertinggi pertama Taliban. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di rezim mereka sebelumnya. Kini dia ditempatkan pada daftar hitam Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan "tindakan dan kegiatan" Taliban.

Sosok Sirajuddin Haqqani yang ditunjuk menjadi menjadi Menteri Dalam Negeri yang baru di Afghanistan juga menjadi sorotan. Ia diketahui merupakan putra dari seorang komandan terkenal dari jihad anti-Soviet dan pimpinan jaringan Haqqani. Jaringan Haqqani lama dikenal sebagai salah satu faksi militan paling berbahaya di Afghanistan. Bahkan, Departemen Luar Negeri AS sempat menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.