Myanmar - Konflik di Myanmar tak kunjung usai. Meski ratusan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. PBB pun khawatir akan terjerumus perang saudara jika tak diakhiri.
Foto
Foto: Ancaman Perang Saudara di Myanmar
Jumat, 13 Agu 2021 15:17 WIB
Dikutip dari CNN Indonesia utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan Myanmar bakal terjerumus dalam perang saudara jika negosiasi damai tak berjalan. Getty Images/Hkun Lat
Burgener mengatakan bahwa Myanmar bakal perang saudara jika militer, pendukung pemerintah yang dikudeta, dan milisi bersenjata tak berhasil menggelar pembicaraan untuk mencari jalan keluar dari konflik di negara itu. Getty Images/Hkun Lat
Bentrok antara militer dan pasukan pertahanan rakyat masih terus berlanjut. Banyak orang yang ketakutan, tak bebas bicara, dan menderita akibat konflik itu. Getty Images/Hkun Lat
Menurut laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sejak kudeta tercatat 965 orang tewas, dan 7.151 orang lainnya ditangkap. Photo by Stringer/Getty Images
Selain itu, kata Burgener, Myanmar tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang begitu parah. Sejauh ini, ada 333 ribu kasus COVID-19 di Myanmar. Kasus harian di negara itu juga masih tinggi, berkisar di angka ribuan. Pada Selasa (10/8), kasus harian bertambah 4.434. Photo by Stringer/Getty Images
Myanmar sendiri sempat berada di bawah pemerintahan militer yang ketat selama lima dekade. Akibat penolakan internasional atas rezim itu, Myanmar dijatuhi berbagai sanksi. Sebagian besar sanksi dicabut pada 2019, saat pemerintahan Aung San Suu Kyi menang pemilu. Investasi pun mulai berdatangan ke negara itu. Getty Images/Hkun Lat
Namun, roda pemerintahan yang demokratis itu tak berjalan lama. Pada 1 Februari, militer kembali mencengkeram Myanmar dengan mengudeta pemerintah. Mereka menuduh Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan dalam pemilu. Stringer/Getty Images
Dalam diskusi dengan semua pihak di Myanmar, Aung Hlaing menyadari tidak ada pihak yang akan menyerah dan siap untuk berkompromi. Stringer/Getty Images
Dialog itu diharapkan mencakup bantuan kemanusiaan, nasib buruk Muslim Rohingya dan "akar penyebab" konflik, sistem federal negara, konstitusi, tentara, hingga masalah pemilu dan sistem hukum. Getty Images/Leon Neal
Selama dua bulan terakhir, kata Burgener, dia mendiskusikan usulannya dengan pihak-pihak penting di Myanmar serta komunitas internasional. Getty Images/Getty Images
Ia juga berdiskusi dengan negara pengamat internasional, termasuk China, India, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Swiss, Uni Eropa, PBB dan ASEAN. Selama diskusi, Burgener mengatakan bahwa milisi etnis bersenjata dan anggota pemerintah tandingan Myanmar (NUG) merespons positif gagasan ini. Getty Images/Yuichi Yamazaki
