DPRD Klungkung Terbitkan Perda untuk Kesejahteraan BPD

DPRD Klungkung menyetujui perubahan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi perda (peraturan daerah) demi kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan anggota BPD itu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Selama ini anggota BPD hanya memperoleh nafkah sebesar Rp 200 Ribu per bulan. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD. Foto: dok. DPRD Klungkung

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, pada tahun 2021 mendatang eksekutif dan legislatif sudah sepakat untuk menggelontorkan dana melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 500 juta untuk seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Foto: dok. DPRD Klungkung

Semua fraksi di DPRD menyetujui ranperda tersebut, dan berharap ke depan kinerja BPD bisa lebih maksimal di setiap desa. Dengan disetujuinya Perda ini, maka BPD memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, khususnya pada pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri.
Foto: dok. DPRD Klungkung

Menurut pasal 31 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, menjelasakan bahwa BPD memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peranan BPD dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi yang sangat penting. Fungsi BPD seperti DPR versi desa, yaitu menampung aspirasi masyarakat, menyusun regulasi desa. Setelah ditetapkanya Perda tentang BPD diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Foto: dok. DPRD Klungkung

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta Menerima Dokumen Pengesahan Rancangan Perda Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Perda Oleh Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, Di Klungkung, Senin (5/10/2020). Sosialiasi terkait Perda BPD akan diselenggarakan di kantor kecamatan masing masing. Dengan mengundang seluruh komponen yang berkompeten di setiap kecamatan. Apabila Ranperda BPD telah ditetapkan sebagai Perda, maka bupati didesak agar segara menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sehingga Perda BPD langsung diterapkan. Foto: dok. DPRD Klungkung