Foto

Ini Aset Pemda Banyumas yang Bikin Hakim PN Jakpus Diskors

Arbi Anugrah - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 19:16 WIB

Banyumas - Hakim PN Jakpus berinisial P diskors MA karena tak profesional. Hakim yang sempat jabat Ketua PN Purwokerto itu diketahui mengeksekusi aset Pemda Banyumas.

Hakim PN Jakpus berinisial P diskors MA karena tak profesional. Hakim yang sempat jabat Ketua PN Purwokerto itu diketahui mengeksekusi aset Pemda Banyumas.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan skorsing kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berinisial P karena P yang diketahui sempat menjabat sebagai Ketua PN Purwokerto, Jawa Tengah, melakukan eksekusi aset Pemda Banyumas. Eksekusi itu adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali (PK) Nomor 530 PK/Pdt/2011 antara Pemda Banyumas Vs PT Graha Cipta Guna (GCG). Di mana kedua belah pihak membuat perjanjian pada 1986 tentang pengelolaan lahan bekas terminal Kebon Dalem, Purwokerto.

Hakim PN Jakpus berinisial P diskors MA karena tak profesional. Hakim yang sempat jabat Ketua PN Purwokerto itu diketahui mengeksekusi aset Pemda Banyumas.

Dalam perjanjian itu, Pemda Banyumas memberikan izin kepada GCG untuk mengelola bekas lahan terminal menjadi pusat perbelanjaan selama 30 tahun, kios selama 15 tahun dan taman hiburan rakyat selama 20 tahun. Kompensasinya, GCG membangun 2 unit SD, satu unit kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan serta 15 kios.

Hakim PN Jakpus berinisial P diskors MA karena tak profesional. Hakim yang sempat jabat Ketua PN Purwokerto itu diketahui mengeksekusi aset Pemda Banyumas.

Belakangan perjanjian itu bermasalah. GCG menilai Pemda Banyumas wanprestasi karena tidak memenuhi klausul yang dijanjikan. GCG kemudian menggugat Pemda Banyumas ke pengadilan dengan nilai kerugian materiil Rp 24 miliar serta kerugian immateril Rp 20 miliar. Kasus ini bergulir hingga MA pada 27 Oktober 2009.

Hakim PN Jakpus berinisial P diskors MA karena tak profesional. Hakim yang sempat jabat Ketua PN Purwokerto itu diketahui mengeksekusi aset Pemda Banyumas.

Pada 2017, PN Purwokerto melakukan eksekusi kasus itu. Belakangan, MA menilai ada ketidakprofesionalan yang dilakukan pejabat PN Purwokerto, yaitu Ketua PN Purwokerto inisial P dan Panitera PN Purwokerto inisial MNC. Investigator Badan Pengawas (Bawas) MA kemudian menelusuri dugaan pelanggaran etik itu. Pada April 2020, P dijatuhi sanksi berupa penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan MNC dibebastugaskan dari jabatannya. P kini menjadi hakim di PN Jakpus.

Ini Aset Pemda Banyumas yang Bikin Hakim PN Jakpus Diskors
Ini Aset Pemda Banyumas yang Bikin Hakim PN Jakpus Diskors
Ini Aset Pemda Banyumas yang Bikin Hakim PN Jakpus Diskors
Ini Aset Pemda Banyumas yang Bikin Hakim PN Jakpus Diskors