Foto

Curhat Bupati Natuna di DPR

Lamhot Aritonang - detikNews
Selasa, 04 Feb 2020 15:02 WIB

Jakarta - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, masih menjalani observasi di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Hal itu disampaikan Hamid saat rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Untuk sementara, selama WNI dari Wuhan diobservasi, Hamid meminta pemerintah pusat memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk rumah sakit yang ada di Natuna. Dia menyebut perihal kompensasi itu sudah dibicarakan dengan Menteri Kesehatan.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Seperti diketahui, WNI dari Wuhan akan diobservasi selama 14 hari di Natuna. Di sana, mereka menjalani tes kesehatan dan serangkaian prosedur lainnya.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
Menkes Terawan Agus Putranto Putranto menjamin kondisi kesehatan warga Natuna terkait observasi WNI yang baru saja dievakuasi dari Wuhan, China, karena wabah virus Corona. Terawan menyebut dirinya akan berada di garda terdepan untuk menjamin kesehatan.
Curhat Bupati Natuna di DPR
Curhat Bupati Natuna di DPR
Curhat Bupati Natuna di DPR
Curhat Bupati Natuna di DPR
Curhat Bupati Natuna di DPR