Foto

Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020

Pradita Utama - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 07:30 WIB

Jakarta - Sejumlah foto yang di repro menampilkan lokasi sebelum dan sesudah banjir Jakarta yang sempat menerjang beberapa wilayah Ibu Kota di awal tahun 2020. Intip yuk!

Sejumlah foto banjir yang pernah diproduksi kini kembali di repro di lokasi yang sama mulai dari kawasan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Kemayoran, Gunung Sahari, Pasar Baru, Cempaka Emas dan Teluk Gong, Jakarta.

Perlu kita ingat pada awal tahun 2020, Ibu Kota Jakarta mengalami bencana banjir yang cukup parah sepanjang sejarah. Karena saat itu Jakarta lumpuh selama kurang lebih satu minggu dan dampaknya hingga ke Jawa Barat seperti Bekasi, Tangerang, Bogor dan Depok.

Menurut BMKG, pada awal tahun kemarin penyebab banjir disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim (lebih dari 150mm Atau mencapai 370mm perhari). Kejadian ini sama dengan banjir besar yang terjadi di DKI Jakarta pada 2007 dan 2015 lalu.

Data 43 tahun terakhir menunjukkan, di wilayah Jabodetabek curah hujan harian tertinggi per tahun mengindikasikan tren kenaikan intensitas 10-20 mm per 10 tahun. Curah hujan saat itu merupakan curah hujan tertinggi sejak tahun 1866.

Akibat dari banjir tersebut 30 orang meninggal dan 31.000 warga harus mengungsi dari 158 kelurahan yang terdampak. Kejadian banjir di Jakarta pada saat itu mengingatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir.

Di Jakarta sendiri, banjir sudah jadi masalah turun-temurun, bahkan sejak kota ini masih bernama Batavia. Setiap gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, memiliki cara berbeda mengatasi banjir. Mengingat Jakarta yang tak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat bisnis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program andalan naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota. Berbeda dengan gubernur sebelumnya yang memilih cara  menggunakan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir. Caranya dengan mengusur pemukiman di bantaran sungai agar dibuat saluran raksasa dan dibuang ke laut. Tetapi gubernur sekarang  Anies Baswedan lebih condong mencoba naturalisasi sungai.

Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Ia mengedepankan konsep naturalisasi, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Di dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Bukan menggunakan betonisasi di bantaran sungai atau kali.

Berbeda dengan konsep normalisasi yang harus membuat beton setinggi mungkin, tetapi di naturalisasi tidak ada lagi beton karena tebing harus landai.

Konsep naturalisasi ini memiliki rencana anggaran Rp. 288, 49 miliar yang akan dialokasikan pada tahun 2020.

Akan tetapi kini program naturalisasi sungai itu terhenti karena masalah pembebasan lahan sejak tahun 2018. Sedikitnya ada 13 aliran sungai yang mengalir di Jakarta, dan Ciliwung adalah yang terbesar.

Hunian yang makin padat di bantaran kali jadi pekerjaan rumah dalam penataan sungai untuk mengatasi banjir Ibu Kota di masa mendatang.

Kuncinya untuk melaksanakan program naturalisasi dan normalisasi adalah, pemprov DKI Jakarta harus tetap mensterilkan pemukiman yang ada di bantaran sungai tersebut.

Naturalisasi ataupun normalisasi sungai bukanlah dua konsep yang perlu dibenturkan untuk masalah banjir Jakarta. Tetapi pada intinya adalah Harus dijalankan segera mungkin dan bukan hanya retorika belaka.

Sebab, akar masalah penataan bantaran sungai justru jauh lebih mendasar dari perang dua konsep itu. Percuma saja bila konsep yang sudah matang, tapi tak pernah dijalankan.

Kini Pemprov DKI Jakarta tidak perlu lagi mempermasalahkan mana program yang cocok untuk mengatasi banjir. Utamakan kenyamnan dan keamanan masyarakat dari pada hanya pandai beretorika.

Karena poin yang paling penting adalah Pemprov DKI harus berani ambil tindakan mensterilkan pemukiman bantaran sungai dan melakukan pembebasan lahan mulai dari sekarang.

Jika itu tidak dilakukan program manapun tidak akan berhasil dan banjir akan selalu tetap mengintai Jakarta.

Dan, dengan harapan tak ada lagi korban jiwa yang kembali jatuh karena kesalahan dan kelalaian manusia.

Memang Jakarta akan selalu diterjang banjir tetapi jika Pemprov DKI lebih cerdas dan bijak tanggap terhadap bencana, semua itu dapat diatasi dengan cepat tanpa harus jatuh korban jiwa lagi. Selamat bekerja pemimpin Jakarta.

Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020
Menolak Lupa Banjir Ibu Kota di Awal Tahun 2020