Ekpresi Eks Dirkeu Jiwasraya Menjawab Tudingan Jaksa Agung

Jakarta - Eks Dirkeu Jiwasraya periode 2008-2018, Hari Prasetyo memberi keterangan pers terkait kasus di perusahaan pelat merah yang pernah ia pimpin.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya dan menaksir angka kerugian negara sekitar Rp 13,7 triliun. Direktur Keuangan Jiwasraya 2008-2018, Hary Prasetyo mengakui akan menghormati proses hukum yang ada.

Mengenai temuan kejaksaan bila di Jiwasraya ada dugaan korupsi, Hary mengatakan akan menjelaskan secara tuntas.

Sebelum menjadi Direktur Keuangan, Hary merupakan profesional di bursa saham. Selama 10 tahun menjadi Direktur Keuangan, Hary bersama Jiwasraya melakukan sejumlah langkah untuk mengangkat kapal perusahaan Jiwasraya yang karam.

Hasilnya, terjadi peningkatan 10 kali lipat. Saat awal masuk Hary ke Jiwasraya, aset Jiwasraya di angka Rp 4 triliunan dan saat ia meninggalkan Jiwasraya naik 10 kali lipat menjadi Rp 40 triliun lebih.

Setelah Jiwasraya ditinggalkan Hary, terjadi berbagai masalah hingga banyak nasabah gagal bayar. Terakhir, ST Burhanuddin menyatakan ada korupsi di Jiwasraya.

Burhanuddin menduga PT Jiwasraya juga tak hati-hati dalam penempatan reksa dana senilai Rp 14,9 triliun. Menurutnya, dari dana tersebut, 98 persennya dikelola manajer investasi dengan kinerja buruk.

Konferensi pers tersebut digelar di salah satu cafe di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Ekpresi Eks Dirkeu Jiwasraya Menjawab Tudingan Jaksa Agung

Foto

Ekpresi Eks Dirkeu Jiwasraya Menjawab Tudingan Jaksa Agung

Pimpinan DPR Terima Usulan Pansus Hak Angket Jiwasraya dari PD-PKS

Panja Komisi VI Gelar Rapat Bahas Jiwasraya

CT: Tanah Air Dapat Virus Baru, Namanya Jiwasraya

Biar Sembuh, Jiwasraya Mau Disuntik Rp 15 T?

Erick Thohir Akui Jiwasraya Butuh Suntikan Modal Negara

Kejagung Tahan 6 Tersangka Jiwasraya, Andre: Hukum Tak Pandang Bulu

Pilu Hati Nasabah Jiwasraya Pengin Bertemu Sri Mulyani

Erick Thohir Blak-blakan Soal Kasus Jiwasraya di Hadapan DPR