Foto

MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua

Ari Saputra - detikNews
Senin, 09 Sep 2019 16:21 WIB

Jakarta - MK gelar sidang pendahuluan permohonan pengujian UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Partai Papua Bersatu jadi pemohon dalam kasus itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVI/2019 itu diajukan oleh Partai Papua Bersatu yang diwakili oleh Ketua Umum Partai Papua Bersatu Krisman Dedi Awi Janu Fonataba dan Sekretaris Jenderalnya Darius Nawipa.

Sidang dipimpin oleh hakim konstitusi Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Pihak pemohon merasa dirugikan dengan adanya aturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 terkait dengan pembentukan partai politik. Gugatan berawal ketika pemohon ditolak oleh KPU Provinsi Papua saat akan mendaftar untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta dalam Pileg 2019.

Pemohon ditolak dengan alasan belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Keputusan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum pun telah dibatalkan dan dicabut oleh Kemenkum HAM. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 itu pun dinilai pemohon menghambat dan menghalangi Partai Papua Bersatu untuk ikut serta dalam Pileg 2019.

MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua
MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua
MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua
MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua
MK Gelar Sidang Terkait Otonomi Khusus Papua