Dilema Para Pencari Suaka di Jakarta

Warga pencari suaka beraktivitas di lahan eks kodim, Jakarta, Jumat (23/8).

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta memutuskan pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jakarta Barat pada 31 Agustus 2019.

Sedangkan layanan bantuan dihentikan pada Rabu (21/8).

Dinas Sosial DKI Jakarta berharap UNHCR mengambil peran yang lebih besar dalam penanganan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat.

Saat ini terdata ada sekitar 1.170 pencari suaka yang mengungsi di pengungsian eks lahan Kodim Jakarta Barat.

Pihak perwakilan Pemprov menyatakan tidak sanggup lagi membantu dan UNHCR harus menyelesaikan masalah pencari suaka.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai UNHCR tidak optimal menangani masalah pengungsi.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan Pemprov akan memutus bantuan yang ada di lahan eks Kodim Jakarta Barat hari ini. Bukan hanya makanan, tapi juga kebutuhan lainnya.

Pemprov dan beberapa lembaga terkait akan melakukan sosialisasi kepada pencari suaka untuk meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tidak memiliki tanggung jawab atas adanya pencari suaka. Sehingga, tidak salah jika dia menghentikan bantuan dan meminta kepada pencari suaka untuk meninggalkan eks Lahan Kodim Jakarta Barat, di Kalideres.