Hakim Kabulkan Pencabutan Praperadilan Sofyan Basir

Hakim praperadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif Sofyan Basir. Praperadilan itu sebelumnya menggugat KPK atas status tersangka kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Sidang digelar di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Hakim praperadilan Agus Widodo menyatakan permohonan praperadilan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL dinyatakan dicabut.

Pengacara Sofyan, Soesilo Ariwibowo mengatakan sudah mengirimkan surat pencabutan permohonan praperadilan pada 22 Mei. Alasannya karena ingin fokus pada sidang pokok perkara.

Soesilo mengatakan kliennya sudah siap menghadapi sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor. Ia mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi sidang pokok perkara.

Sebelumnya Sofyan mengajukan praperadilan menggugat KPK atas status tersangka kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Dalam permohonannya, Sofyan meminta KPK tidak melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan.

Sofyan merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. Dia disangkakan KPK membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. Dia disangkakan KPK membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.