Upaya Denny Indrayana dkk Selamatkan Suara Rakyat Indonesia

Mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana bersama peneliti utama Netgrit, Hadar Nafis Gumay dan Direktur Perludem, Titi Anggraini mendaftarkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama yang terkait dengan syarat prosedur administratif di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Uji konstitusionalitas itu dilakukan untuk menyelamatkan potensi hilangnya jutaan suara rakyat pemilih karena persoalan-persoalan prosedur administratif yang ada dalam UU Pemilu tersebut.

Menurut Putusan MK Nomor 01–017/PUU-I/2003, Hak rakyat untuk memilih dan dipilih adalah "hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Menyelamatkan suara rakyat" di depan gedung MK.

Menurut Denny, pada kenyataannya masih ada rakyat pemilih yang haknya berpotensi hilang karena belum mempunyai KTP elektronik, karena UU Pemilu mensyaratkan kepemilikan KTP elektronik untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dan melakukan pemungutan suara.

Syarat prosedural administratif demikian harus dihilangkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Apalagi tidak dimilikinya KTP elektronik demikian boleh jadi bukan karena kelalaian dari pemilih, tetapi karena peraturan perundangan yang mengatur demikian. Misalnya, pemilih yang akan berumur 17 tahun tidak akan memiliki KTP elektronik karena belum mencukupi umur, dan tidak diperbolehkan menurut UU Administrasi Kependudukan.