Foto

Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN

Istimewa - detikNews
Selasa, 22 Jan 2019 16:02 WIB

Jakarta - Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu RI oleh sejumlah pegawainya. Kenapa?

Bupati Alor dilaporkan ke KASN dan Bawaslu RI berkaitan dengan kebijakan mutasi 1.381 ASN oleh Bupati Alor sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2018. Mutasi tersebut dinilai cacat hukum dan sangat mendzolomi para ASN. Foto: dok. Bawaslu
Berdasarkan kajian para pegawai, hal ini merupakan pelanggaran administrasi karena sebagai petahana, Bupati Alor melanggar UU pemilu No 10 tahun 2016 pasal 71 (2) dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur. Dimana, kepala daerah dilarang melakukan mutasi selama enam bulan sebelum perhelatan Pilkada. Selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor, Amon Djobo telah memutasi, me-nonjob dan memberhentikan sebanyak 1.381 Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu. Foto: dok. Bawaslu
Diketahui ratusan pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kabupaten Alor dinonjobkan dan sebagian lainnya diturunkan jabatannya, padahal tidak pernah melakukan pelanggaran. Selain itu, beberapa ASN yang di pindahkan juga tanpa alasan tanpa alasan yang jelas hanya sekedar untuk memisahkan antara suami dengan istri dengan tempat tugas yang berjauhan. Atas serangkaian pelanggaran itu, Bawaslu RI dituntut untuk mendiskualifikasi bupati petahana sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Imran Duru, dan membatalkan penetapan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih periode 2018-2023. Foto: dok. Bawaslu
Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN
Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN
Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN