Jokowi Didemo Soal Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Massa dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan aksi unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk menuntut komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, khususnya yang menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan.

Kasus kriminalisasi petani dan aktivis lingkungan terkait beragam kasus pencaplokan lahan beberapa kali terjadi dalam kurun waktu 2018. Kriminalisasi itu pun dilakukan karena masyarakat (para petani) dan aktivis lingkungan memperjuangkan hidupnya yang bertumpu pada lingkungan sekitarnya.

Selain masyarakat dan aktivis lingkungan, sejumlah saksi ahli lingkungan bahkan terancam dijerat pidana. Sejumlah kasus terkait kriminalisasi masyarakat dan aktivis lingkungan, juga saksi ahli lingkungan itu pun membuat Walhi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM.

Massa berdemo membawa serta poster dan spanduk untuk menyuarakan aspirasi mereka atas ancaman kriminalisasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada masyarakat dan aktivis lingkungan.

Aksi teatrikal turut ditampilkan dalam demo tersebut. Dua orang petani nampak terkurung dijeruji besi karena menolak dan mempertahankan lahan mereka.

Menurut Manajer Kampanye WALHI, Wahyu Perdana, kondisi Indonesia saat ini darurat HAM. dalam catatan WALHI ada 732 kasus kriminalisasi yang dialami masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya.

Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kriminalisasi nelayan Pulau Pari yang melawan PT Bumi Pari Asri hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold.

Bertepatan dengan momen Hari HAM Sedunia, Walhi menggelar aksi demo menuntut Presiden Jokowi lebih serius menangani kasus dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan masyarakat dan aktivis lingkungan.

Demo itu pun diharapkan dapat menarik perhatian Presiden Jokowi untuk lebih serius menangani kasus yang berkaitan dengan konflik agraria. Walhi pun meminta Mahkamah Agung lebih adil dalam memutus perkara yang menyangkut lingkungan hidup.